Kejaksaan Periksa Karo Hukum Maluku Utara Soal Korupsi TPP Nakes

Karo Hukum Pemprov Malut Darwis Pua usai diperiksa di Kejati Malut, Senin (30/1/2023). (Foto: Narto/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara memanggil Kepala Biro  Hukum Provinsi Maluku Utara, Darwis Pua, dalam kasus dugaan korupsi tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tenaga kesehatan RSUD Chasan Bosoerie, Ternate, Senin (30/1/2023).

Dia diperiksa terkait dengan surat keputusan (SK) gubernur tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) rumah sakit Chasan Boisorie Ternate yang belum terbayar.

"Pemeriksaan terkait surat keputusan gubernur tentang TPP yang belum terbayar itu," kata Darwis, usai diperiksa kepada wartawan, Senin (30/1/2023) sekitar pukul 12.30 WIT.

Darwis juga menjelaskan, kehadirannya untuk memberikan keterangan mengenai peraturan gubernur Maluku Utara.

"Memberikan keterangan tentang itu (peraturan gubernur) saja," kata dia.

TPP nakes RSUD Chasan Bosoerie tidak lagi dibayar selama 15 bulan sejak 2021 hingga 2022. Padahal, ASN Pemprov Malut seluruhnya menerima tunjangan tersebut tanpa potongan. Karena itu, seluruh nakes di RS tersebut protes hingga memboikot ruangan IGD RSUD CB selama dua hari. (mg-12) 

Laporan: Sunarto Hi Hasan

Editor: Ikram Salim 

Komentar

Loading...