Koalisi Keselamatan Rakyat Maluku Utara Menuntut Presiden Mencabut Perppu Cipta Kerja

Demo Perppu Cipta Kerja.

Ternate, malutpost.id -- Koalisi Keselamatan Rakyat Maluku Utara (KKR-MU), meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpu Cipta Kerja atau UU Nomor 2 Tahun 2022 karena dinilai terdapat sederat pasal bermasalah serta secara tegas UU tersebut berpihak kepada korporasi perusak alam serta mengabaikan rakyat, buruh serta lingkungan hidup juga masih berada di dalamnya.

Seperti, pada Pasal 67 yang ayat (1); Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan Ayat (2); Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun, dalam UU Perkebunan itu ada ayat 3 dan 4, tetapi dalam PERPPU sudah dihapus. Ketika pasal itu dihapus maka dapat ditafsirkan ada upaya untuk melonggarkan pengusaha perkebunan membuat dan menerapkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai bagian dari syarat izin berusaha.

“Wajib AMDAL hilang bagi usaha perkebunan, padahal AMDAL menjadi istrumen vital dalam satu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak ekologi, apalagi dengan geografis Maluku Utara yang tutupan hutan sangat tipis maka memungkinkan sangat beresiko terhadap Perkebunan Monokultur yang melahap ribuan lahan dalam satu hamparan,” jelas Julfikar Sangaji dalam konferensi pers, Selasa (28/2/2023) di Cafe Jenggala Raya.

Selanjutnya pada Pasal 26A terdapat penghapusan syarat-syarat penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan sebagaimana, padahal sebelumnya ada Pasal 26A ayat (2) – (5) dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Kita tahu kalau Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 805 pulau dan hanya 82 pulau sementara 723 pulau tidak berpenghuni, dan pasal yang dihapus itu akan beresiko terhadap ekloitasi pulau-pulau kita,” tutur Iki, nama sapaan karibnya.

Kemudian, tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada Pasal 173 yang gamlang menunjukkan kalau negara begitu mengistimewakan korporasi berjubah PSN, termasuk soal kepastian pengadaan tanah menjadi pekerjaan pemerintah.

“Dan kita tahu kalau Maluku Utara saat ini ada tiga Proyek Strategis Nasional, yang ketika mereka mengahdapi masalah tanah sudah pasti negara pasang badan, dan sudah pasti rakyat
adalah korban.” cetus, Manager Advokasi WALHI Malut.

Selain itu, pada Pasal 156 yang mengatur tentang pesangon masih dipertahankan di Perppu Cipta Kerja. Ini artinya penghitungan pesangon tetap mengacu pada aturan turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Dalam beberapa kasus PHK, PP ini merugikan pekerja media karena jauh lebih buruk dibandingkan UU Ketenagakerjaan.” tambah Ketua AJI Ternate, Ikram Salim.

Karena, dalam Pasal 163 dan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja dihapus, sama dengan UU Cipta Kerja. Kedua pasal ini mengatur tentang hak buruh atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Hal ini tentu merugikan pekerja media yang di-PHK karena mengurangi besaran pesangon yang semestinya didapatkan.

AJI juga menyoroti revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam UU Cipta Kerja yang kemudian dipindahkan ke Perppu Cipta Kerja. Salah satunya tentang ketentuan yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran.

Perppu Cipta Kerja membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

Perppu tersebut dinilai memiliki dampak yang besar bagi semua pekerja di Tanah Air, tidak terkecuali pekerja media. Adapun sejumlah pasal di klaster ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja yang merugikan pekerja anta lain:

  1. Pasal 156 yang mengatur tentang pesangon masih dipertahankan.
    Artinya,penghitungan pesangon tetap mengacu pada aturan turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam beberapa kasus PHK, PP ini merugikan pekerja media karena jauh lebih buruk dibandingkan UU Ketenagakerjaan.
  2. Pasal 163 dan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja dihapus, sama dengan UU Cipta Kerja.
    Kedua pasal ini mengatur tentang hak buruh atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Hal ini tentu merugikan pekerja media yang di-PHK karena mengurangi besaran pesangon yang semestinya didapatkan.

AJI Indonesia juga menemukan pasal-pasal terkait pengaturan alih daya, pekerja kontrak, pengaturan waktu kerja, dan cuti yang sama dengan UU Cipta Kerja.

“Perppu Cipta Kerja juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perijinan penyiaran, dihilangkan. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain," tegas dia.

Sekedar diketahui Koalisi ini terdiri dari WALHI Malut, PILAS, Dati, BEM UNKHAI, FOSHAL, AJI Ternate dan PKC PMII Malut. (ikh)

Editor: Redaksi

Komentar

Loading...