Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL

Oleh: Wagino

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) – Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Tugas pelayanan lelang pada KPKNL mempunyai sejarah Panjang yaitu dimulai sejak zaman penjajahan Belanda.

Praktek Lelang di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya Peraturan Lelang atau Vendu Reglement Staatsblad Nomor 189 Tahun 1908 oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Pada saat itu Vendu Reglement hanya berlaku bagi warga Belanda. Pada saat itu, Lelang digunakan untuk menjual barang-barang milik para pejabat Belanda yang berpindah tugas ke luar kota/daerah atau yang akan kembali ke Belanda. Selanjutnya lelang berkembang juga untuk penjualan atas permintaan pengadilan atau lelang eksekusi.

Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Adapun jenis barang yang dapat dilelang sangat luas, yaitu semua jenis benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Barang tidak berwujud meliputi hak menikmati, hak tagih, termasuk hak kekayaan intelektual, hak siar, dan surat berharga juga termasuk barang yang dapat dilelang.

Jenis-jenis lelang pada KPKNL dibagi menjadi tiga macam, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh jenis lelang eksekusi diantaranya adalah lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), dan lain sebagainya (terdapat 22 jenis eksekusi sebagaimana Pasal 3 PMK 213/PMK.06/2020).

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Beberapa contoh Lelang Noneksekusi Wajib diantaranya adalah Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) berbentuk non persero, Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lelang Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Contoh lelang Noneksekusi Sukarela atau lebih dikenal sebagai lelang sukarela diantaranya lelang barang milik BUMN/D berbentuk persero, lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta, lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, dan lelang noneksekusi sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Lelang
Pelaksanaan lelang oleh KPKNL memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi publik, fungsi privat, dan fungsi budgeter. Fungsi publik dari lelang yang pertama mempunyai arti bahwa mekanisme lelang berfungsi untuk mengamankan aset yang dikuasai/dimiliki negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tersebut. Kedua, pelaksanaan lelang sebagai wujud law enforcement (penegakan hukum) yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum seperti dalam penjualan lelang atas perintah pengadilan, kejaksaan, pajak, dan sebagainya. Fungsi privat menempatkan lelang sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual dan beli barang dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Fungsi budgeter dari lelang yaitu sebagai sarana pengumpulan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, Pajak Penghasilan (PPh) atas tanah Pasal 25 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...