Kopra

Capture 1 4

Oleh: Suryani S. Tawari
(Jurnalis)

Ketika fajar merobek kegelapan malam, hiruk pikuk masyarakat petani mulai terdengar. Para lelaki mengasah parang dan menyiapkan bibit kelapa untuk ditanam, serta memberi makan anjing peliharaan untuk siap-siap diajak serta bercocok tanam. Di dapur, ibu-ibu dan anak gadis menyiapkan sarapan dan alan.
Petani kadang inap di kebun berbulan-bulan, apalagi di waktu anak libur sekolah. Perkebunan akan ramai dengan aktivitas masyarakat. Itu dilakukan agar kelapa yang mereka tanam bisa terjaga. Harapannya kelapa yang ditanam tumbuh subur dan hasilnya bisa mengubah kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Ketika buah kelapa sudah bisa dipetik akan diolah menjadi kopra. Proses produksi kopra ini tidak mudah karena butuh waktu, biaya dan tenaga. Seringkali resiko kecelakaan kerja dan kematian juga ikut serta mengintai masyarakat petani kopra. Berbagai resiko itu ditempuh karena menjadi sumber pendapatan utama untuk menyekolahkan anak dan menghidupkan keluarga. Berkat kopra, tidak sedikit orang di Maluku Utara (Malut), berhasil meraih gelar sarjana dan magister. Kopra telah menjami masa depan banyak generasi muda di Malut.

Tidak sampai di situ, kopra juga mengantarkan banyak petani menunaikan ibadah haji. Sebagai contoh, di Kayoa, Halmahera Selatan, jika orang tua atau dalam satu keluarga ada yang memiliki niat naik haji maka, anak dan keluarga terdekat lainnya bergotong royong membantu proses produksi kopra untuk memenuhi impian petani pergi ke tanah suci. Namun, saat ini kopra tak bernilai.

Tahun 2018 harga kopra sempat anjlok di angka Rp. 2500 per kilogram membuat petani menggelar aksi protes secara masal. Berbagai kalangan turun ke jalan memperjuangkan nasib petani Malut. Di Ternate, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, akademisi, dan aktivis yang menamakan diri Koalisi Perjuangan Rakyat (KOPRA) Malut bahkan sempat memblokade jalan utama ke Bandara Sultan Babullah. Aksi dilakukan selama beberapa pekan membuat Gubernur turun dan berjanji akan mendatangkan investor untuk mengatasi persoalan kopra, tapi janji itu menguap begitu saja.

Beberapa tahun setelahnya, harga kopra kembali membaik. Harga kopra berangsur naik dari harga Rp. 2500 per kilogram menjadi Rp. 12,500 per kilogram di awal tahun 2022 tapi tak bertahan lama. Harga kembali turun di angka Rp. 6000 per kilogram, dan bahkan di beberapa tempat harga kopra Rp. 5000 per kilogram. Ini menunjukan kesejahteraan petani Malut memprihatinkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Malut juga mencatat kesejahteraan petani di bulan Februari tahun 2023 mengalami penurunan 0,13 persen, jika dibandingkan dengan bulan Januari di tahun yang sama. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Januari 103,69 menjadi 103,55 di bulan Februari. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian pemerintah karena kopra, salah satu sektor andalan pertanian Malut yang menyentuh langsung titik nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah jangan hanya berbangga dengan pertumbuhan ekonomi Malut tertinggi di dunia yang disumbang oleh pertambangan karena, kenyataannya kesejahteraan masyarakat Malut mayoritas bergantung pada sektor pertanian, bukan pertambangan.

Apabila tolok ukur kesejahteraan masyarakat dilihat dari tambang, sudah tentu daerah lingkar tambang tidak menjadi daerah yang mengoleksi kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS Malut (2022). Kenyataannya Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng) sebagai daerah pertambangan justru menempati urutan pertama dan kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Haltim mengoleksi 13,14 persen penduduk miskin dan Halteng 12,00 persen. Ini menunjukan masyarakat melarat di lumbung tambang. Seharusnya pemerintah tidak hanya menjaga investor tambang tetapi juga mencari investor-investor besar untuk meningkatkan pendapatan petani Malut dengan cara hirilisasi komoditas unggulan Malut atau langkah lain yang bisa diambil. Bukan malah menyalahkan tengkulak yang memainkan harga. Andaikan benar tengkulak memainkan harga, ini menunjukan pengawasan pemerintah lemah.

Selain itu, pemerintah juga selama ini tampak pasrah dengan harga kopra di pasar dan mengatakan produksi kopra di Malut adalah kopra hitam sehingga permintaan kurang dan berakibat pada penurunan harga tanpa mencarikan solusi. Kehadiran pemerintah untuk mengurai persoalan ini sangat dibutuhkan. Ketidakpastian nasib petani kopra karena nilai tukar kopra yang lemah merupakan peluang bagi pemerintah daerah ini untuk menujukkan kekredibelannya dalam mengurusi warganya. Martabat pemerintah dapat diukur dari seberapa besar bisa menangani masalah ini.

Opini ini telah terbit di koran Malut Post edisi, Jum'at, 17 Maret 2023.

Komentar

Loading...