NHM Sosialisasi Program PPM dan Penyusunan Rencana Kerja 2023

KOMPAK: Pose bersama usai sosialisasi Program PPM dan penyusunan rencana kerja 2023.

Tobelo,malutpost.id --PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun 2023-2029 dan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 yang diselenggarakan mulai 17 hingga 19 Maret 2023.

Sejumlah pemangku kepentingan hadir, yakni, lima camat pada wilayah lingkar tambang, yaitu Camat Kao, Kao Utara, Kao Barat, Malifut dan Kao Teluk serta 83 kepala desa yang juga berada di lingkar tambang PTNHM.

Acara sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan NHM dari tahun 2023 sampai tahun 2029 kepada para pemangku kepentingan di kecamatan dan desa lingkar tambang. Pembuatan program-program pemberdayaan ini sudah melalui proses panjang mulai dari observasi lapangan hingga menggali informasi melalui proses Focus Group Discussion(FGD) secara bertingkat.

FGD tahap pertama dilakukan di lima kecamatan yaitu Kecamatan Kao Utara, Kao, Malifut, Kao Teluk, dan Kao Barat yang melingkupi 83 desa lingkar tambang dan diikuti sebanyak 207 informan yang terdiri dari Camat, Kades, BPD, wakil pemuda, paguyuban guru, tenaga kesehatan, kepala adat, PPL, UPTD dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sementara FGD tahap kedua dilakukan bertujuan untuk sinkronisasi gagasan dan rencana program PPM antara NHM dengan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara. Program PPM yang disosialisasikan NHM ini dibagi dalam delapan bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur.

Dari kedelapan bidang tersebut, NHM menurunkannya ke dalam 22 program yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2023 hingga tahun 2029.

Acara Penyusunan Rencana Kerja diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, 18-19 Maret 2023 di Gosowong, Halmahera Utara. Acara ini dihadiri oleh perwakilan 83 desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh agama. Acara penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menyusun program PPM ke depan (nhm/rul)

Komentar

Loading...