PNS Halmahera Barat Berpotensi Tak Terima THR, Ini Masalahnya

Riswan Hi Kadam.

Jailolo, malutpost.id -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara bakal gigit jari.

Pasalnya, tunjangan hari raya (THR) yang seharusnya diterima 10 hari sebelum lebaran Idulfitri 2023 ini berpotensi baru diterima setelah lebaran.

Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, Riswan Hi Kadam mengatakan, salah satunya penyebab ada pada anggaran belanja di Pemda Halbar saat ini.

Menurut Riswan, masalah tersebut telah dibahas DPRD, pimpinan fraksi dengan Bupati Halbar, James Uang, Rabu (29/3/2023) kemarin. Ini terkait dengan perubahan dana alokasi umum (DAU) yang ditranfers dari pusat di tahun ini.

Pada tahun 2022, lanjut Riswan, Halbar mendapat jatah tranfer DAU setiap bulan senilai Rp308 miliar lebih, namun di tahun 2023 ini ada mandatori transfer dananya cuma sekitar Rp28 miliar setiap bulan.

"Tantangan yang dihadapi oleh Pemda saat ini adalah pada bulan April di mana terjadi tekanan ada pembayaran gaji 14 sebelum lebaran. Nah kalau kita melihat alokasi anggaran dana pusat itu hanya Rp28 miliar kemudian ada kebutuhan gaji rutin sebesar Rp18 miliar ditambah dengan gaji 14 kurang lebih Rp16 miliar kemudian ditambah pula dengan dana siltap serta dana rutin di beberapa OPD itu ada proyeksi kebutuhan pengeluaran di bulan April berkisar Rp45 miliar. Nah, problem kita uangnya cuma tersedia sekitar Rp28 miliar saja," kata Riswan usai rapat bersama Bupati James Uang di ruang rapat bupati, Rabu (29/3/2023).

Politisi PKB ini menambahkan, DPRD bersama pemda dalam waktu dekat ini akan menemui Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan aspirasi soal realisasi pencairan dana mandatori tersebut.

"Nah kalau tidak ada langkah-langkah ekstra yang kuat oleh pemda maka akan terjadi tsunami kecil. Karena ketidak mampuan pemda dalam menutup ruang fiskal pada April nanti,"paparnya.

Dia menegaskan, tidak ada pilihan lain untuk menangani masalah tersebut selain segera menggelar pertemuan dengan DPR RI membahas masalah itu.

"Ini untuk menjaga trust (kepercayaan) publik kalau misalnya gaji 14 tidak bisa dibayar ini berbahaya. Ini potensi ketidakmampuan daerah membayar gaji 14, karena uangnya tidak tersedia. Makanya harus ada langkah ekstra minimal 10 hari kedepan," tambahnya.

Selain itu, disinggung soal adanya dampak pembayaran utang ke pihak ketiga maupun pembayaran bunga PEN (Pemilihan Ekonomi Nasional), Riswan mengaku anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp45 miliar yang sekaligus membayar gaji 14 itu belum termasuk pembayaran utang ke pihak ketiga.

"Kalau pembayaran utang ke pihak ketiga itu belum termasuk. Kita bicara hanya pokoknya saja," pungkasnya. (k-01)

Laporan: Faisal Sidik

Editor: Ikram Salim

Komentar

Loading...