Menjaga Adab Demokrasi

Oleh: Syarif Abdullah
(Ketua GP Ansor Ternate)

Membangun demokrasi yang berperikemanusiaan (humanis) menjadi kiblat utama dari proses politik dibelahan dunia manapun. Berpolitik yang berperikemanusiaan menjadi pilihan utama karena menjadi kunci utama dalam membangun sebuah peradaban yang beradab. Peradaban yang beradab lahir dari sebuah proses demokrasi yang mengedepankan keterbukaan satu sam lain dalam membangun interaksi moral diatas perbedaan. Kerelaan membuka diri untuk saling menghargai dan melengkapi merupakan salah satu sikap mulia demokrasi.

Hal ini merupakan bentuk dari nilai aktualisasi seseorang untuk membuktikan eksistensi dirinya sebagai mahluk yang berakhlak. Menurut Imam Al-Gazali, akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Jika melihat konsep akhlak dari Imam Al-Gazali maka sesungguhnya akhlak seseorang muncul secara intuitif sebagai bagian dari merespon sebuah peristiwa yang terjadi.

Prinsip demokrasi dalam undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memaknai demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat dijelaskan maksud dari pemerintahan dari rakyat adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Penting agar pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Sedangkan oleh rakyat memiliki makna suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan dorongan sendiri. Jadi rakyat mengawasi (social control) baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui DPR).

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, kita akan melaksanakan hajatan demokrasi serentak ditahun 2024. Pelaksanaan yang didahulukan pada pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu baru pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang kesemuanya untuk periodesasi lima tahun ke depan. Dan Maluku Utara salah satu daerah yang akan melaksanakan hajatan tersebut. Penyelenggara saat ini baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mulai melaksanakan proses tahapan pemilu. Proses tahapan awal yang akan menjadi satu indikator untuk menentukan masa depan demokrasi.

Sebagian yang ingin berkompetisi di 2024 sudah mulai mensosialisasikan diri lewat baliho/spanduk yang dipajang di setiap sudut kota. Di berbagai media sosial juga tidak luput dari sasaran para kompetitor (politisi). Sebuah hal yang lumrah dilakukan oleh kaum elit politik ketika masuk tahun politik. Hak berpolitik dilindungi oleh konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 3 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Tetapi yang menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana memunculkan keseimbangan antara hak sebagai warga negara dan kewajibkan sebagai warga negara. Artinya kedua-duanya harus mampu dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kegagalan dalam menerjemahkan hak dan kewajiban akan berdampak terhadap kelangsungan sistem demokrasi yang buruk.

Baca Halaman Selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...