Atas Nama Politik Dan Bahari Berkesan Yang Menua

Oleh: Yusri A. Boko
(Pemerhati Sosial Politik)

Tulisan ini terinspirasi dari opini Agus Salim Bujang tentang “Politik Atas Nama” diberapa tahun silam. Agar terhindar dari kata “plagiarism”, maka penulis mengangkat istilah Atas nama politik dalam tulisan ini. Atas nama politik mengurai beberapa hal, atau keganjilan dalam dunia politik, seperti anggapan bahwa dengan politik orang saling menghakimi ruang privasi (sah-sah saja), dan membatasi ruang sosial (halalnya segala cara). Keganjilan tersebut harus dinarasikan sehingga menjadi edukasi bagi pelaku politik dalam merebut hati rakyat atau civil society dengan pertarungan ide dan program serta kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Hal ini lebih memberikan pencerahan ketimbang saling menghujat apalagi dipraktikan oleh elit politik sendiri, baik yang sudah menjadi walikota, bacalon, anggota legislatif, dan bacalek anggota legislatif.

Elit yang cerdas ialah mereka yang tidak menyerang privasi dan mampu menetapkan strategi ditengah buruknya pendidikan politik. Iya lebih condong melihat kedalam dirinya dan mengkritisi dirinya karena lalai dalam membangun kepercayaan publik. Memang agak sulit kita menemukan karakteristik elit seperti ini ibarat cerita fiksi. Namun, kita harus optimis, seperti yang ditulis oleh Sukarno Adam tentang “Politik Loa Sebanari”. Mungkin masih ada orang baik yang merawat akal sehat yang belum mendapat ruang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Masih banyak orang jujur dan ikhlas mengabdi untuk rakyat bukan untuk partai politik.

Lewat momentum 2024 pemilihan Walikota dan Legislatif insyaallah tidak hanya melahirkan orang “Tulus” tapi orang yang “Adil” dan “Bijaksana”.
Atas nama politik, ruang sosial kita tidak bisa mati karena berbeda pilihan, karena memilih “anak kampong dan tidak” bukan begitu juga. Tetapi bagaimana membuka ruang bagi para pemilih dan membiasakan mereka dalam menentukan pilihan dengan indikator yang mereka pakai sendiri. Dan itu demokratis, bukan membatasi pemilih, mengancam dan menimbulkan rasis, karena ini merupakan kegiatan tercela yang merusak nilai, etik, dan moral ketimuran (keindonesiaan).
Usman Muhammad (2018:113) dalam buku Jangan Bermaksiat Dalam Berpolitik dan Berekonomi, mengungkapkan: “suatu bangsa akan jaya bila bangsa itu memiliki akhlak dan moralnya, sebaliknya bangsa itu akan hancur apabila akhlak dan moralnya telah lenyap”.

Dalam konteks ini, moral bangsa terletak pada elit dan pemilih. Pernak-pernik bakal calon dengan bahasa selangit tersebar disudut kota dengan tujuan sosialisasi menjadi penting namun yang lebih penting ialah gagasan tentang pembangunan, baik fisik maupun nonfisik yang berlandaskan nilai moral. Elit tidak serta merta harus membawa masyarakat pada hal-hal yang praktis semata. Hal ini karena pragmatisme masyarakat muncul atas sikap skeptis elit yang hanya melihat masyarakat sebagai obyek penderita. Kenapa disebut obyek penderita? Karena haknya disabutasi, kebebasan memilih dikebiri dan ruang dialektika dipenjara.

Sunaryo (2017: 44) dalam literaturnya Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen¸ “Sen mengungkapkan perlunya perlindung ruang pribadi (protected sphere) yang dilakukan secara kolektif (collective decision). Pentingnya jaminan perlindungan wilayah pribadi (personal domain) atau diistilahkan sebagai area yang dilindungi (protected sphere)”.

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3 4

Komentar

Loading...