Sekjen Taufik Tegaskan Dana Desa Harus Dikelola Transparan dan Akuntabel

Foto// RAKOR : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa (Sekjen Kemendes) PDTT, Taufik Madjid saat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin (5/6)

JAKARTA -- Dana Desa telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Sejak saat itu, Dana Desa terbukti telah berhasil mempercepat pembangunan desa. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Dana Desa itu harus dirasakan oleh seluruh warga desa yang difokuskan kepada pengembangan Sumberdaya Manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.
Pemanfaatan Dana Desa, telah secara nyata mengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan, salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun. Pada periode tahun 2015 sampai 2022, Desa mandiri meningkat dari 174 desa menjadi 6.238 desa. Desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa.

Sedang desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal, berkurang menjadi 9.584 desa, dan desa sangat tertinggal turun dari 13.453 menjadi 4.982 desa. "Demi mengurangi beban pengeluaran warga miskin ekstrem di desa, dana desa telah digunakan untuk BLT Dana Desa, pada tahun 2022 sebesar Rp 26,94 triliun atau mencapai 99,06 persen dari pagu BLT Dana Desa telah tersalur kepada 7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Sekjen Taufik saat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan warga desa, pada tahun 2022, dana desa sudah dialokasikan juga untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa, jumlahnya mencapai 2 triliun rupiah lebih, dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.043.307 pekerja, terdiri atas pekerja dari keluarga miskin, pekerja dari keluarga yang mempunyai anggota sakit kronis dan menahun, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA),serta dari golongan marginal lainnya di desa.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...