Birokrasi Yang Melayani

Oleh : Taufik Madjid
(Sekjen Kementerian Desa, PDTT)

Dalam jagat dunia maya, kita masih sering dipertemukan dengan informasi lamban dan berbelitnya birokrasi. Padahal, tanpa henti birokrasi kita mereformasi dirinya untuk lebih kencang melaju, lebih gesit bergerak, lebih ramah melayani publik.

Baru-baru ini bahkan kita dikagetkan dengan viralnya berbelitnya kerja birokrasi. Adalah Husein Ali Rafsanjani, seorang ASN guru di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang memviralkan berbelitnya birokrasi bahkan praktik pungutan liar (pungli) yang dialaminya di media sosial. Ini mengambarkan tidak berjalannya berbagai fungsi birokrasi, termasuk kurang efektifnya sistem pengaduan publik.

Sejatinya, jalan menuju efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi telah lama dimulai, salah satunya melalui digitalisasi. Survei e-government PBB pada tahun 2022, menunjukkan digitalisasi birokrasi di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 193 negara anggota PBB. Indonesia masih tertinggal dari Singapura yang menduduki peringkat 12, Malaysia peringkat 53, Thailand peringkat 55, dan Brunei Darussalam peringkat 68.

Birokrasi untuk publik
Adalah Filsuf Perancis, Baron de Grimm, dengan seorang ekonom Vincent de Gournay, yang mula-mula memunculkan dan memperkenalkan istilah birokrasi yang terbentuk dari kata “bureau” berarti meja dan “cracy/kratos” berarti pemerintahan. Layaknya kelahiran sebuah pengetahuan, fenomena organisasi pemerintahan cenderung melayani dirinya telah memicu kemunculan birokrasi. Artinya, birokrasi lahir untuk merestart, memprogram ulang, agar kekuasaan pemerintahan kembali melayani publik, bukan justru sibuk melayani dirinya sendiri.

Sejatinya, birokrasi bukanlah hal baru, karena perkembanganya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Catatan pertama birokrasi muncul dalam peradaban Mesir Kuno, sekitar 3150 SM, mewujud seperangkat peraturan dan orang-orang yang berwenang untuk mengatur, terkait urusan irigasi Sungai Nil.
Birokrasi semakin berkembang. Setelah revolusi Perancis, dan transisi dari pemerintahan monarki yang feodal ke republik yang bersifat demokratis liberal telah mulai memunculkan kemelut dan kekacauan. Maka, disusunlah seperangkat norma hukum dengan orang-orang baru yang mengatur negara sesuai prinsip demokrasi. Tujuannya jelas, menciptakan situasi negara yang kondusif, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal Perancis, yaitu: liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan).

Sejarah birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi sengaja diciptakan untuk mengatur dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada perkembangannya, birokrasi justru menjadi struktur yang cenderung merepotkan dan menindas. Seperti pada masyarakat Mesir Kuno, birokrasi yang awalnya diciptakan untuk mengatur pembagian air irigasi yang adil, justru menjadi alat penguasa dan aparatnya untuk menundukkan rakyat. Birokrasi pada masa Revolusi Perancis yang mulanya untuk menciptakan kondisi kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, justru berubah menjadi birokrasi yang otoriter, terutama pada masa Napoleon.

Perkembangan berikutnya, demi memastikan birokrasi melayani rakyat, Max Weber memberi enam karakter birokrasi; memiliki aktivitas regular; memiliki hierarki organisasi dan pembagian kerja; memiliki aturan-aturan yang mengatur; personel didalamnya menjalankan tugas tanpa melibatkan perasaan (inpersonal); personelnya direkrut berdasar kualifikasi tertentu; semua elemen memiliki konstribusi tersendri pada birokrasi (Waters dan Waters, 2015).

Birokrasi yang Demokratis
Hasil studi A. S. Eran Vigoda-Gadot (2010) menyebut birokrasi menjelma menjadi struktur yang hierarkis, terbelenggu di dalam prosedur yang berbelit-belit, dan kurang akuntabel. Birokrasi lebih identik sebagai organisasi besar yang tidak efesien dan lambat. Birokrasi mulai berjalan dan bertindak bagai penguasa yang ingin dilayani, bukan menjalankan tugasnya untuk melayani. Hierarki dan prosedur berbelit dalam birokrasi semakin menjauhkannya dari kepentingan publik. Hierarki membuat orang-orang dalam birokasi hanya bekerja untuk dirinya, bergerak untuk menyenangkan atasannya, bukan masyarakat yang dilayaninya. Di titik inilah, birokrasi mulai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, Indonesia harus menciptakan birokrasi yang sesuai dengan prinsip demokrasi, birokrasi yang melayani dan memenuhi kebutuhan publik sesuai prinsip demokrasi, bukan melayani dirinya sendiri.
Birokrasi melayani akan terjelmakan dari birokrasi yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Bersih tanpa penyelewengan wewenang dan anggaran, setiap tindakan birokrat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bergerak hanya untuk pelayanan publik yang prima dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Bagi Indonesia, birokrasi melayani tidak boleh lepas dari filosofi bangsa sebagai perjanjian luhur bangsa ketika mendirikan Indonesia, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah Mufakat, dan Keadilan. Pilar Ketuhanan menggerakkan birokrasi untuk mengakomodasi perbedaan agama dan penghayat kepercayaan yang dianut masyarakat tanpa diskriminasi. Pilar Kemanusiaan memposisikan birokrasi dalam prinsip kemanusiaan, hingga menggiring birokrasi untuk bertindak sopan, ramah, tanpa kekerasan fisik maupun psikologis. Pilar Persatuan mewajibkan birokrasi untuk mempersatukan rakyat Indonesia, bukan justru memecah belah masyarakat. Pilar Musyawarah Mufakat menjalankan birokrasi diatas kehendak dan kebutuhan masyarakat. Pilar Keadilan memastikan birokrasi dijalankan secara adil, tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang mengakses pelayanan.

Birokrasi yang melayani masyarakat, tidak pula melupakan prinsip utama demokrasi, yaitu pertanggungjawaban kepada rakyat atau yang disebut dengan akuntabilitas publik (Balla dan Gormley Jr., 2018). Akuntabilitas publik penting karena birokrasi mengelola anggaran publik dan bertugas melayani kepentingan publik.

Bernard Manin, Professor Ilmu Politik dari New York University, memandang akuntabilitas publik dapat terwujud manakala; akses informasi kinerja birokrasi dan pemerintahan terbuka, serta tersedia ruang kebebasan publik mengekspresikan pendapatnya (Manin, 1997). Untuk itu, selain membuka akses informasi kepada publik, mendesain struktur birokrasi yang transparan, efisien agar mudah diawasi, penting bagi birokrasi untuk menciptakan sistem pengaduan publik yang bekerja secara efektif.

Pembenahan birokrasi, tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, butuh peran aktif masyarakat dalam mewujudkan birokrasi yang gesit, lincah dan melayani. Birokrasi dan masyarakat harus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. (*)

Komentar

Loading...