Sekjen Taufik Pimpin Rapat dengan Bappenas Rumuskan RPJPN 2025-2045 Bidang Perdesaan

Foto: Sekretaris Jenderal Kementerian Desa (Sekjen Kemendes), PDTT, Taufik Madjid memimpin rapat dengan Bappenas, untuk membahas RPJPN 2025-2045 Bidang Perdesaan.

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di bidang perdesaan dan isu strategis perdesaan.

Rapat koordinasi digelar bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kini tengah menyusun draf RUU RPJPN 2025-2045.

“Kami ingin mendengar sebetulnya dalam rapat ini kira-kira progres penyusunan RPJPN 2025 2045 itu seperti apa,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid dalam rapat tersebut, Kamis (08/06/2023).

Menurut Taufik Madjid, banyak gagasan dan masukan pihak Kemendes PDTT yang perlu diakomodir Bappenas, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa jangka panjang.

Rencana pembangunan desa, lanjut Taufik Madjid, mengacu pada UU Desa Tahun 2014 dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa, mengurangi angka kemiskinan serta menempatkan warga desa sebagai pelaku utama pembangunan desa.

Dijelaskan Taufik Madjid, sejak UU Desa itu lahir telah banyak anggaran pemerintah pusat yang dikucurkan langsung ke desa, tidak hanya dari Kemendes PDTT, melainkan juga berasal dari Kementerian dan lembaga lainnya.

“Kalau kita lebih sinergis dan kolaboratif, kerja-kerja untuk desa mungkin ini kurang efektif untuk menuntaskan desa-desa tertinggal. Itu penting salam fokus seperti ini,” imbuhnya.

Taufik Madjid menambahkan, rapat koordinasi antara Kemendes PDTT dengan Bappenas tersebut juga diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis desa seperti daya saing di desa, tingkat produktifitas, ketahanan ekonomi pedesaan, serta pemerataan sarana prasana.

“Ada satu ungkapan begini, di negara manapun saat ini pasti ketika bicara peningkatan infrastruktur dan ekonomi semua meningkat tetapi ada isu besar bahwa kita belum adil dan merata. Jadi isunya pada pemerataan dan keadilan,” terang Taufik Madjid.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo menjelaskan, RPJPN harus memberikan arah besar yang akan dicapai bangsa dalam 20 tahun ke depan.

“Untuk menyelesaikan isu besar bangsa dengan langkah strategis dan transformatif. Bukan kegiatan reguler bukan juga kegiatan proyek,” imbuh Himawan.

Sekedar informasi, pemerintah melalui Bappenas tengah menyusun RUU RPJPN 2025-2045 yang rencananya akan segera dibahas dan disahkan pada September 2023 mendatang, atau sebulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden.

Turut hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi tersebut yaitu Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo; Direktu Regional III Bappenas, Eka Retna Wulandary; dan Plh. Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Uke Mohammad Hussein.

Sedangkan dari Kemendes PDTT yakni Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini; Plt. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rafdinal; Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito; dan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bito Wikantosa. (ril/yun)

Komentar

Loading...