Tunggak Pajak Kendaraan, KPK Minta Pemkot Ternate Patuhi Aturan

Wawan Wardiana

Ternate, malitpost.id -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangapi tunggakan pajak kendaraan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang mencapai Rp 1.668.575.339.

"Kita minta Pemkot untuk jalankan sesuai aturan saja, supaya jangan menjadi tunggakan," tutur Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana saat dikonfirmasi malutpost.id di Sahid Bela Ternate, Selasa (13/6/2023).

Wawan bilang, tunggakan pajak menjadi satu kewajiban yang harus dibayar karena memiliki ketentuan-ketentuan dengan target untuk pembangunan daerah. Apalagi, pemerintah termasuk Kota Ternate harusnya menjadi contoh kepada masyarakat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.

"Pajak kalau tidak dibayarkan ya tentunya kendaraanya tidak bisa digunakan lagi, karena  STNK dimatikan," jelasnya.

Meski begitu Wawan menyarankan agar kedua belak pihak, baik Pemkot dan Samsat harus duduk bersama untuk mencari solusi. Karena, pembayaran pajak merupakan satu hal yang penting hntuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga harus dikelolah dengan baik.

"Kalau boleh ada penengah, dan penanganan boleh dari bidang Korsup KPK wilayah Malut sehingga ini bisa menjadi jelas," pungkasnya. (wm-02)

Komentar

Loading...