Dinas Kesehatan Diduga Beri Dokumen Pencairan Dana BTT Palsu ke Kejari Sula, Wily: Tunggu Saja Gebrakan Kami

Wily Febri Ganda

Sanana, malutpost.id -- Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Maluku Utara, diduga memberikan data palsu kepada Kejari Kepulauan Sula untuk  keperluan proses penyidikaan terkait kasus dugaan korupsi dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp28 miliar tahun 2021.Dokumen tersebut diminta Kejari Kepulauan Sula  sejak Jumat (9/6/2023)

Anehnya, dokumen berupa pencairan anggaran  yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan ke Kejari Kepulauan Sula, Rabu (14/6/2023) kemarin diduga palsu. Sebab dokumen yang diberikan ke Kejari Kepulauan Sula dalam bentuk foto copy dan tidak ada tanda legalisirnya.

Kepala Sub Seksi Penyilidikan Tindak Pidana Khusus Kejari Kepulauan Sula, Wily Febri Ganda mengatakan, harusnya Dinas Kesehatan memberi dokumen yang utuh untuk diserahkan ke BPKP Perwakilan Maluku Utara, bukan dokumen dalam bentuk foto copy.

"Kemarin yang dikasih cuman foto copy dua lembar dari DPA, yakni kopian laporan realisasi dan kopian SPM, SP2D. Yang kita butuhkan yang asli, kan kita sudah buat surat minta itu, bukan dokumen copy seperti ini. Kita minta yang asli yang satu bundel begitu," kata Wily, Kamis (15/6/2023)

Dia menegaskan, jika Dinas Kesahatan tidak memberikan dokumen yang utuh, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. "Kita akan mengambil langkah tegas, tunggu saja gebrakan kita. Kita sudah memikirkan langkah yang diambil seperti bagaimana. Jadi tunggu saja tindaklanjut dari kami," pungkasnya.(mg-01)

Komentar

Loading...