Polarisasi Politik dan Pergeseran Fungsi Pelembagaan Nilai di Maluku Utara

Oleh: Risman A.M Djen

Direktur Laboratory Political Government

-------

Fenomena politik elektoral memang menjadi isu yang hangat diperbincangkan saat ini, beberapa pertunjukan untuk memastikan skema kualisi sudah bisa kita saksikan di media televisi maupun media sosial yang dibuat secara dramatis. Pertunjukan ini mengisahkan tentang elektabilitas maupun perolehan kursi partai sebagai syarat untuk mencapai kekuasaan.

Namun tulisan ini tidak ingin menguraikan tentang siapa, bagaimana dan untuk apa kualisi partai itu dibangun. Tulisan ini akan mengisahkan tentang bagaimana sebuah produk politik khususnya politik elektoral akan melanggengkan sebuah ketimpangan yang terus akan dipelihara melalui pergeseran fungsi pelembagaan nilai di Maluku Utara.

Sebelum membahas lebih jauh kenapa tulisan ini mengangkat topik tersebut, saya ingin memberikan sebuah batasan terkait maksud pelembagaan nilai yang menjadi masalah utama dalam tulisan ini. Pelembagaan dalam tulisan ini bermakna sebagaimana abstraksi terhadap sebuah lembaga yang memiliki batasan atas orientasi-orientasi tertentu.

Artinya pelembagaan memuat unsur pembatasan untuk membentuk identitas terhadap sesuatu yang ada dalam batasan tersebut. Saya ingin memberikan contoh dimana konteks pembatasan juga dapat berarti sebagai sebuah langkah untuk mendefinisikan sesuatu. Jika kita telah mendefinisikan tentang ‘motor’ berarti secara tidak langsung kita telah membatasi identitas motor melalui sifat pembeda dari alat transportasi lain.

Pembatasan terhadap identitas ‘motor’ yang diasosiasikan secara fungsi sebagai alat transportasi yang berbeda dari alat transportasi lainnya seperti memiliki roda dua, menggunakan stir sebagai alat mengemudi dll menjadikan sebuah batasan yang dapat diidentifikasi secara langsung. Sehingga jika kita menyebutkan ciri-ciri motor dengan melebelkan dengan nama alat transportasi lainnya maka hal tersebut tentu dianggap tidak benar.

Dalam konteks pelembagaan nilai ini juga dapat dilekatkan pada pemaknaan terhadap suatu masyarakat yang melembagakan nilai yang mereka percayai dalam bentuk identifikasi suku. Proses pelembagaan nilai inilah yang saya sebut sebagai embrio dari munculnya polarisasi politik di Maluku Utara.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...