Penjelasan Kejati Maluku Utara Soal Kasus Dugaan Korupsi Operasional Kepala Daerah

Jumpa pers di Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sabtu (22/7/2023). (Foto. Ridwan/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, ikut menaruh perhatian terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran belanja kegiatan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditangani Polda Malut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Utara, Ardian menuturkan, kasus tersebut belum memenuhi syarat untuk diproses. Pasalnya, hal itu tengah ditangani secara internal di Pemkab Halmahera Selatan melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

"Perkara ini belum memenuhi syarat, karena prosesnya sudah dilakukan TP-TGR itu menurut jaksa penelitinya," ungkap Ardian dalam jumpa pers di Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sabtu (22/7/2023).

Ardian juga mengaku, jika sudah dilakukan sidang TP-TGR, maka ada waktu untuk dilakukan pengembalian kerugian negara.

"Padahal itu masih proses TP-TGR masih ada jangka waktu pengembalian. Jadi pendapat saya penyidik ngotot. Kita harus ikut prosedur," pungkasnya.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...