Hajar Serangan Fajar

Oleh: Tarwin Idris
(Direktur Kajian Advokasi Demokrasi dan Pemilu PANDECTA)

Sebuah spanduk berukuran besar digantung di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (Anti Corruption Learning Center/ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, pada Jumat, 14 Juli 2023. Spanduk yang berukuran besar tersebut bertuliskan “Jelang Pemilu 2024, Tolak Politik Uang, HAJAR SERANGAN FAJAR”. Pada kalimat ‘hajar serangan fajar’ selain menggunakan huruf kapital, juga diberikan penebalan dengan ukuran yang berbeda, serta di beri warna pada tulisan dengan begitu mudah terlihat dan terbaca baik dari jarak dekat maupun jauh.

Ada pesan ajakan yang disampaikan oleh KPK kepada publik melalui spanduk. Pesan tersebut tertulis pada tiga kata yang diberikan penebalan secara khusus yakni “HAJAR SERANGAN FAJAR” hal ini berhubungan dengan pelaksanan pemilu 2024 yang akan dihadapi oleh masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada acara peluncuran kampanye “Hajar Serangan Fajar” bahwa “Kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran untuk pemilu 2024 yang bersih, zero dari politik uang, zero dari penyimpangan dan juga zero dari korupsi sendiri”.

Upaya seruan kepada masyarakat agar menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi pemilu terus dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil kajian tahun 2018 yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran pemilu, menunjukan fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas.

Sementara dalam hasil kajian KPK juga terkait politik uang menemukan bahwa sebanyak 72% pemilih menerima politik uang. Dan sebanyak 82% penerimanya adalah perempuan dengan rentan usia di atas 35 tahun. Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politk uang (kpk.go.id: 14/7-2023).

Dengan kampanye hajar serangan fajar, KPK berupaya melakukan tindakan pencegahan agar para pejabat publik yang terpilih pada pemilu 2024 tidak menggunakan politik uang. Sebab, jika mereka menggunakan politik uang akan menjadi beban mereka untuk proses pengembalian atas bujet yang telah mereka keluarkan sepanjang kontestasi baik bujet sendiri atau berasal dari pihak lain. Dalam upaya pengembalian kekayaan atau pembayaran pada pihak lain maka timbul perilaku koruptif yang bisa berakhir dengan tindakan korupsi terhadap uang negara seperti yang kita lihat saat ini marak terjadi korupsi dilakukan oleh pejabat negara baik di pusat atau daerah.

Undang-Undang Dasar mengatur secara tegas bahwa ‘Kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar’. Karean dilaksanakan berdasarkan UUD maka Pasal 22E tentang Pemilihan Umum  menjadi rujukan utama dalam menyelenggarakan pemilu, bahwa ‘pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’. Asas-asas pemilu ini yang kemudian memandu penyelenggara melaksanakan pemilu, serta memandu peserta pemilu dan warga negara untuk menggunakan hak politik mereka. Meskipun asas penyelenggaraan pemilu telah menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan dengan ‘jujur dan adil’ atau sering kita kenal dengan asas ‘jurdil’, pada kenyataannya asas ini masih jauh panggang dari api.

Politik Uang
Pemilu merupakan proses pemberian legitimasi oleh rakyat kepada sekelompok orang untuk menduduki sebuah kursi pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Joseph Schumpeter bahkan mengidentikan demokrasi dengan pemilu dimana demokrasi adalah metode politik untuk sampai pada sebuah keputusan politik, di mana individu (politis) mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dalam arti berjuang untuk bersaing mendapatkan suara pemilih (Ade Irawan dkk: 2014)).
Politik uang (money  politics) bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru (new normal) dalam pemilu pasca-Orde Baru. Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu.

Sementara dalam teori distribusi politik, politik uang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual suara beli suara (vote buying). Dari segi waktu biasa nya dilakukan jelang pemilu atau apa yang kita kenal dengan “Serangan Fajar”.  kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan pasca-bayar setelah dukungan itu diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana prok barrel  untuk kepentingan elektoral.

Daniel Bumke, Politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktek dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara (vote buying) hingga kecurangan. Bumke secara umum mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu, vote buying, vote broker, dan korupsi politik. Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah vote broker. Sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Praktek politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari ‘H’ pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang. Pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Politik Uang adalah politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan (kbbi.kemdikbud.go.id).

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...