(Tumpahan Keluhan Dari Anak Nelayan Maluku Utara)

Kebijakan PIT dan Hilangnya DNA Bangsa Pelaut

Oleh: Ibrahim Asnawi
(Ketua Bidang Kemaritiman DPD KNPI Provinsi Maluku Utara)

Belakangan, potret pembangunan dunia perikanan dinegeri ini kian mendapat sorotan dari berbagai pihak. Riuh rendahnya sorotan disebabkan karena terdapat sejumlah kebijakan buah tangan dari sang Menteri kelautan dan perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang kerap menuai kontroversi. Salah satu kebijakan yang begitu populer dan banyak memantik percakapan yang cukup tajam adalah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan quota based. Bagi sebagian kalangan kebijakan PIT ini bak palu godam yang dipukulkan tepat menghantam tiang layar harapan dan kegembiraan masa depan nelayan, terutama nelayan kecil nan tradisional yang banyak mendiami bentangan pesisir Inonesia.

Setelah menuai pro dan kontra yang begitu tajam dan panjang, lebih kurang dua tahun lamanya, kebijakan PIT yang menggelantung pun kini disahkan dan telah tercatat didalam lembaran Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Memang bila dicermati sepintas, ujung dari kebijakan PIT ini tak lain hanya untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan agar terus terpelihara dan berkelanjutan. Dimana, konspesi pengendalian PIT dilakukan dengan pendekatan mekanisme perizinan yang mempertimbangkan kuota penangkapan ikan per kapal atau istilah kerennya disebut output control.

Pemaknaan PIT menurut PP Nomor 11 Tahun 2023 adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Berangkat dari pemaknaan ini, saya kemudian membaca bahwa ada tiga hal yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat atas konskuensi diorbitkannya kebijakan PIT ini: 1. Karena bersifat open akses, maka pemanfaatan sumber daya ikan demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan harus diasaskan pada keadilan social dan pemerataan bagi semua. 2. Agar pemanfaatannya tidak berlebihan (over fishing) maka dianggap penting memperhatian kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan nya. 3. Pemanfaatan sumber daya ikan mestinya memberi efek pengganda (multiplier effect) atas nilai keekonomian bagi pembangunan masyarakat.

Setidaknya, tiga hal diatas tentu merupakan struktur ideal untuk sebuah bangunan konsepsi kebijakan PIT yang tidak boleh ada keterputusan. Oleh karenanya, kebijakan PIT pada satu sisi memang layak diapresiasi karena menjadi koreksi atas kebijakan lama yang lebih menggandrungi eksploitasi sumber daya ikan secara besar-besaran (ekonomi) dan cenderung abai dengan kelestariannya (ekologi). Namun pada ujung yang lain, ada hal yang belum tuntas dan menarik untuk diperdebatkan ulang.

Sebab bila direntangkan, kebijakan PIT terutama berbasis pada kuota penangkapan ikan rupa-rupanya memberi kesempatan sembari menjulurkan karpet merah pada investor dalam dan luar negeri yang bermodal besar untuk secara leluasa mencicipi deposito sumber daya ikan kita. Lalu pada gilirannya hanya akan meminggirkan nelayan kecil dan melahirkan tragedi pemanfaatan sumber ikan sebagai sumber daya milik bersama (tragedy of common).

Menyoal tentang kuota penangkapan, kita tentu tau bahwa kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur diklasifikasi menjadi tiga yakni kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujual komersil. Sementara pembagian kuota penangkapan ikan didasarkan pada pertimbangan jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, serta alat penangkapan ikan.

Bahkan, yang paling menakutkan adalah kuota industri diberikan pada setiap zona PIT di atas 12 mil laut. Parahnya kuota industri tersebut diberikan dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi orang perseorangan dan badan usaha berbadan hukum, tak terkecuali badan usaha berbadan hukum yang menggunakan modal asing. Itu artinya akan ada upaya yang disebut Max Weber sebagai penguasaan ekonomi melalui proses rasionalisasi yang mengarah pada perkembangan sistem ekonomi kapitalis.

Sering timbul pertanyaan semisal: tentang bagaimana mekanisme mendapatkan kuota penangkapan, berapa besar jumlah kebutuhan nelayan dengan pola penangkapan nelayan yang variatif antar daerah, spesies ikan yang menjadi target penangkapan nelayan, bentuk, ukuran serta fasilitas armada penangkapan yang digunakan, skema pengawasan dan pengendalian jumlah tangkapan dan permberlakuan sanksi atas tindakan pelanggaran. Pertanyaan semacam inilah yang kerap membuat paranoid sehingga membuat nelayan menjadi cemas.

Kecemasan seperti ini tentu lazim bagi nelayan kecil yang hidupnya berada digaris kemiskinan. Apalagi nelayan-nelayan yang masih mengandalkan kapal penangkapan ikan uluran tangan pemerintah (bantuan). Sah dan tidak berlebihan kalau mereka secara terpaksa menaruh curiga bahwa penetuan kuota penangkapan ikan oleh Menteri pasti penuh konspirasi dan sarat perkoncoan, sehingga hanya individu dan kelompok bermodal besar sajalah yang kadang-kadang diberikan privilege.

Hal semacam ini tentu mengingatkan kita tentang peristiwa menggemparkan dijagad perikanan yang belum lama pernah menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Edhy Prabowo. Hanya gegara mengatur skema kuota lobster bagi orang dan kelompok tertentu akhirnya yang bersangkutan harus terperangkap pada jaring korupsi KPK. Peristiwa hukum (korupsi) eks Jenderal tersebut setidaknya memberi pengalaman berharga. Agar kelak kita tak harus mengulangi kali kedua tamparan peristiwa buruk itu lagi.

Kebijakan berbasis kuota ini sejatinya adalah persoalan serius sehingga memerlukan pendalaman kajian dan analisis yang lebih komprehensif. Lebih-lebih pada tataran penerapannya didaerah, termasuk Maluku Utara yang masuk pada zona-3 untuk WPP 715 yang juga turut include pada skema pemanfaatan kuota industri. Sebab menurut saya, ini tidak sekedar melulu terkait penentuan kuota penangkapan ikan, tetapi lebih pada adanya pengkondisian perampasan ruang hidup nelayan kecil didaerah karena semua dikontrol sedemikian rupa oleh pemerintah pusat atau Menteri. Kondisi seperti ini membenarkan pendapat Michel Foucault seorang filsuf berkebangsaan Prancis bahwa perampasan ruang hidup terjadi melalui kekuasaan dan kontrol yang dilakukan oleh institusi dan struktur sosial.

Jika perampasan ruang hidup itu benar-benar dilakukan, saya kemudian khawatir dimasa-masa yang akan datang, genealogi DNA alias Deoxyribo Nucleic Acid Maluku Utara yang memiliki materi genetik sebagai bangsa pelaut (nelayan) akan menghilang dari anatomi masyarakat pesisir Maluku Utara. Lalu setelah itu, banyak orang pun kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan nya. Pada titik itulah, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita roboh sebagai bangsa maritim.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Rabu 9 Agustus 2023.

Komentar

Loading...