Memahami Garis Kemiskinan di Maluku Utara

Oleh: Andi Zamrud
(Alumni Antropologi Unkhair dan Penggiat Pilas Istitute)

Data Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip pada Sabtu (19/8/2023), Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2023 mencapai 83,80 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin naik 1,66 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 3,93 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,46 persen, naik 0,09 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,23 persen poin terhadap Maret 2022. Melihat angka kemiskinan tersebut sungguh mencengangkan, sebab berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun yang sama yang berhasil tumbuh sampai 23%. Paragraf ini akan menjadi pijakan dan pengantar penulis memahami terjadinya kemiskinan di Maluku Utara.

Sudah menjadi pengetahuan umum lagi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ini imbas kebijakan hilirisasi nikel yang gencar dilaksanakan sejak 2015, yang merupakan faktor utama dalam menyumbang pendapatan daerah dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus penyumbang terbesar kerusakan lingkungan di Maluku Utara. Untuk kerusakan lingkungan penulis akan membahas di lain kesempatan. Kali ini penulis ingin mengajak pembaca secara bersama memahami kondisi hari ini, ekonomi tumbuh masyarakat miskin meningkat? Dan faktor kemiskinan apa saja yang terjadi di Maluku Utara?

Menurut Sayogyo konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tentang pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Beberapa indikator yang umumnya dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga antara lain jumlah penduduk, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, banyaknya anggota rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan lainnya.

Selain itu ada beberapa faktor dalam melihat terjadinya kemiskinan yaitu: (1) Kemiskinan Relatif; miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan. Didasarkan atas perbandingan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah terhadap tingkat pendapatan tinggi. (2) Kemiskinan Kultural; Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif; (3) Kemiskinan Struktural; Miskin yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik seperti pembangunan yang tidak merata, kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan.

Ditinjau dari bentuk konsep kemiskinan itu, yang terjadi di Maluku Utara lebih disebabkan oleh kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural, meskipun begitu bentuk kemiskinan relatif ini tidak menjadi indikator signifikan dalam menilai kemiskinan yang terjadi di Maluku Utara karena menggunakan pendapatan perbandingan antara kelompok, sementara Maluku Utara merupakan provinsi dengan pertubuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, untuk itu menurut penulis kemiskinan secara struktural menjadi penilaian yang realistis dalam menggambarkan kemiskinan yang terjadi di Maluku Utara.

Penulis menduga kemiskinan masyarakat Maluku Utara hari ini, atau kemiskinan secara struktural, serupa apa yang dialami oleh masyarakat Papua pada zaman Presiden Suharto tahun 1995, dimana pertumbuhan ekonomi Papua relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yakni 20,8%, namun persoalannya laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu, tidak diikuti dengan distribusi pendapatan masyarakat Papua.

Hal demikian terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi terserap keluar daerah sebagai mana digambarkan oleh Samule (dalam Danyy Erlis Waimbo dan Prapto Yamono 2012). ‘’Situasi ini terlihat dari dampak Freeport perkembangan pertanian terhadap daerah tersebut. Jika kita mengasumsikan ada 13.000 karyawan Freeport yang harus diberi makan per kepala Rp30.000.00 makan nilai kotor dari industri ini lebih dari 1 miliar rupiah per hari. Pendapatan ini dinikmati oleh PT. Pangansari Utama Food Industry, salah satu pebisnis makanan katering terbesar di dunia. Karena kebanyakan makanan yang diperlukan harus didatangkan dari luar Papua (walaupun pembelian lokal juga dilakukan) dampak dari industri katering ini pada ekonomi lokal tidak signifikan’’.

Sehingga eksploitasi sumber daya alam dianggap tidak seimbang dengan pembangunan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, menimbulkan prasangka dan kesan di benak masyarakat Papua eksploitasi sumber daya alam adalah pencurian (Danyy Erlis Waimbo dan Prapto Yamono 2012). Tentu sebagai masyarakat Maluku Utara, tidak menginginkan ada tuduhan seperti eksploitasi sumber daya alam adalah pencurian, pembangunan yang tidak merata, dan ketidak berpihak pemerintah pada masyarakat Maluku Utara sebagai daerah pinggiran atau Geertz menyebutkan sebagai kecemburuan sosial antara Jawa dan luar Jawa. Realitas ini lebih dari sekadar klise ekonomi politik maupun sosiologis yang banyak di ulas oleh banyak pengamat, jika dilihat dari jejak historis tergabungnya Maluku Utara ke NKRI. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Kamis 24 Agustus 2023.

Komentar

Loading...