Provinsi Halmahera Bergema di Bumi Fagogoru

Foto: Edi Langkara

Ternate, malutpost.id -- Wacana pembentukan provinsi baru atau pemekaran Provinsi Maluku Utara kembali menggema jelang Musyawarah Besar (Mubes) V Fagogoru yang akan digelar di Ternate, 6 Oktober mendatang. Hal ini diakui tokoh Maluku Utara asal Fagogoru Edi Langkara.

“Keinginan membentuk provinsi baru atau daerah otonom baru (DOB) baik di tingkat provinsi maupun kabapeten/kota harus diakui sebagai aspirasi masyarakat untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat pembangunan dan akselerasi pelayanan publik,” tandas Edi kepada wartawan usai memimpin rapat persiapan Mubes Fagogoru di Dapur Sorasa Onestop Culinary, Santiong, Sabtu (26/8).

Pria yang pernah menjabat Bupati Halmahera Tengah (Halteng) periode 2017-2022 ini mengatakan masyarakat Fagogoru melihat ada ketimpangan atau pelayanan yang belum mencerminkan representasi secara bersama di 10 kabupaten kota. “Pembagian ‘kue’ pembangunan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara kepada 10 kabupaten kota belum proporsional. Termasuk untuk Halteng dan Haltim. Padahal kontribusi pendapatan negara dari dua kabupaten itu begitu besar. Seharusnya, ini juga diikuti dalam satu siklus kebijakan anggaran tahunan Pemprov yang lebih merata,” terang Elang, sapaan akrab Edi Langkara.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Utara ini lantas menyatakan ketimpangan seperti ini tentu memunculkan keinginan-keinginan masyarakat Fagogoru untuk mengajukan DOB atau Provinsi Halmahera yang meliputi wilayah Haltim, Halteng dan Gane, Halmahera Selatan. Namun Elang mengingatkan semua pihak bahwa wacana membentuk Provinsi Halmahera tidak boleh diartikan sebagai sikap eksklusivisme. “Masyarakat Fagogoru itu masyarakat terbuka.

Fagogoru yang berarti saling menyayangi itu punya nilai-nilai yang bersifat universal. Karena itu, harus bersama-sama elemen lainnya di Maluku Utara untuk mendorong Provinsi Halmahera untuk menjawab permasalahan disparitas pembangunan antarwilayah. Apalagi tuntutan DOB ini bukan hanya dari masyarakat Fagogoru. Sebab jauh sebelum ini, di belahan wilayah Halmahera lainnya juga pernah membahas pemekaran daerah,” kata Elang.

Lebih lanjut Elang menggambarkan Provinsi Halmahera dalam skema DOB yang terdiri dari Kota Buli, Kabupaten Wasilei, Kota Weda, Kota Maba dan Kabupaten Gane. Buli dan Wasilei di wilayah Haltim dapat dimekarkan masing-masing menjadi kota dan kabupaten. Di wilayah Halteg sendiri, kata Elang, Kota Weda bisa menjadi sentralnya. Weda saat ini memiliki perkembangan pesat dengan perputaran uang yang tinggi. Begitu juga dengan keluarga besar Fagogoru di wilayah Gane yang memiliki keinginan sama, yakni adanya DOB. "Jika wilayah-wilayah tersebut dimekarkan menjadi Kota Weda, Kota Maba, Kota Buli, Kabupaten Wasilei dan Kabupaten Gane, maka sudah memenuhi syarat administratif untuk mewujudkan satu provinsi baru melalui skema DOB. Dari perspektif administratif, satu provinsi harus membawahi lima daerah otonom, baik kota atau kabupaten,” jelas Elang.

“Wasilei sendiri sudah lama diusulkan. Sudah diparipurnakan di DPRD Haltim dan ada penetapan dari Panitia Khusus DPRD Provinsi. Aspirasi masyarakat untuk usulan DOB Gane Raya juga sudah masuk di DPRD Provinsi,”sambungnya. Untuk Weda, lanjut Elang, jika nanti menjadi kota otonom, maka dengan sendirinya Halteng terbagi menjadi dua. Walhasil, kabupatennya bisa digeser ke semenanjung Patani atau di mana bergantung kesepakatan politik. “Skema ini untuk kepentingan jangka menengah dan jangka panjang. Bukan jangka pendek. Bukan dalam satu dua tahun ke depan. Ini jangka menengah dan jangka panjang,” tambahnya.

Selain syarat administratif, ada juga syarat pembiayaan dalam hal ini kemampuan fiskal daerah. Elang mengatakan Halmahera dan Maluku Utara pada umumnya memiliki sumber daya alam (SDA) yang relatif berlimpah. Halteng dan Haltim merupakan dua kabupaten yang memiliki pertumbuhan investasi yang pesat. “Ini bisa menjadi pertimbangan dalam memekarkan sebuah daerah otonom. Untuk sarana dan prasarana, sudah tentu Weda dan Maba memenuhi syarat teknis. Tetapi, syarat paling pokok untuk mewujudkan satu provinsi baru adalah harus ada lima daerah otonom di bawahnya dan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.

Elang Kembali menegaskan keinginan masyarakat Fagogoru akan hadirnya provinsi baru bukan sekadar untuk menjelaskan bahwa masyarakat Fagogoru hendak berpisah dari Provinsi Maluku Utara. “Namun problem disparitas ini yang harus dijawab. Karena ini membutuhkan kebijakan pemerintah pusat (pempus), maka pempus harus realistis dalam memandang ketimpangan yang terjadi di wilayah Fagogoru baik dari sisi sosial maupun infrastruktur wilayah. Dengan demikian, Pemprov juga sudah harus turut memperjuangkan keinginan masyarakat Fagogoru.

Karena DOB bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat pembangunan dan akselerasi pelayanan yang makin baik,” paparnya sembari mengatakan tuntutan DOB juga disuarakan elemen-elemen masyarakat lainnya di wilayah Maluku Utara. “Masyarakat Tidore juga sudah menyampaikan usulan ke DPRD Provinsi tentang daerah khusus,” sambung Elang.

Di internal partai misalnya, Elang yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) DPP Partai Golkar ini mengatakan Golkar sudah mengkaji jauh sebelumnya tentang rancangan provinsi baru. Yakni Provinsi Kepulauan yang meliputi wilayah Obi, Bacan, Taliabu, Sanana dan Mangoli. Sementara Provinsi Maluku Utara terdiri dari Ternate, Tidore, Halmahera Barat dan sekitarnya. “Dalam perspektif elit partai politik sudah membahasnya sejak jauh-jauh hari. Artinya, wilayah Malut ini tidak bisa hanya berdiri satu provinsi. Minimal tiga provinsi. Maka sebagai insan politik, masyarakat Fagogoru merasa berkepentingan langsung mengajukan DOB, yaitu Provinsi Halmahera,” paparnya.

Sementara terkait Mubes Fagogoru, Elang sendiri selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Fagogoru mengharapkan pelaksanaannya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Dia mengatakan mubes ini menjadi momentum penting membumikan nilai-nilai Fagogoru seperti Ngaku re Rasai ( kebersamaan dan kekeluargaan), budi re bahasa ( kebaikan dan santun) dan sopan re hormat (menghargai dan menghormati). “Nilai-nilai Fogogoru inilah yang ingin kita tonjolkan dan bisa dipetik dalam musyawarah nanti, selain memilih pengurus Fagogoru yang baru,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya nilai-nilai Fagogoru sebagai modal sosial untuk kemajuan daerah. “Pembangunan daerah tentu tidak hanya mengandalkan unsur pemerintah, melainkan harus ada partisipasi publik. Terutama masyarakat setempat yang lahir dan besar di daerahnya,” pungkasnya. (tr-01/rul)

Komentar

Loading...