Politik Itu Jahat

Oleh: Hamdy M. Zen
(Dosen PBA IAIN Ternate)

Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memasuki tahun politik. Di mana, momentum pemilu serentak, akan sama – sama kita rasakan euforianya, di seluruh penjuru Indonesia. Partai – partai politik pun sudah mulai mencari jagoannya, untuk dipertarungkan dalam momentum ini. Bahkan para jagoan sendiri pun yang siap maju bertarung, mulai pula untuk membaca, melihat dan memilih lebih jeli, sejauh mana partai politik yang cocok dengan karakternya. Sehingga, tukar menukar partai pun, mulai terlihat nyata di sini. Lalu, pada akhirnya ada yang merasa terkhianati / dikhianati, atau sebaliknya, mengkhianati.

Padahal kalau mau ikut prosedurnya, setiap partai berhak menentukan calonnya. Hanya saja, cara menentukannya, partai memiliki kriteria. Mungkin bisa di lihat dari latar belakang Pendidikan, sehingga kita tahu pemikirannya seperti apa, terus lagi jenjang karirnya seperti apa, apa prestasinya, apa saja yang telah dilakukan olehnya dan pengaruhnya terhadap kemaslahatan ummat bagaimana, dan seterusnya.

Dari situ, barulah partai menentukan, bakal calon yang ini, cocok untuk dicalonkan. Akan tetapi yang terjadi sekarang, hampir seratus persen terbalik. Bahkan tidak menutup kemungkinan, orang yang dicalonkan, bukan dilihat dari prestasinya, tapi bisa jadi karena rupiahnya. Sehingga, tukar menukar calon, menjadi hal yang biasa. Keluar dari partai pengusung, lalu beralih pada partai pengusung baru, semua itu terlihat biasa.

Realitas di atas, merupakan sebuah hal yang tidak begitu asing dalam dinamika politik kita. Hal ini, biasa terjadi, setiap kali datangnya momentum seperti ini. Jangankan pergantian bakal calon dari partai, ada yang lebih waw lagi dari itu, yakni di menit – menit akhir, bahkan sampai pada detik – detik akhir injury time pun, ada juga calon atau pun bakal calon yang baru memperoleh partai pengusung / koalisi. Lantas, klaim – mengklaim terhadap sebuah partai pun, mulai mencuat ke permukaan. Dan endingnya kita pasti sudah tahu, siapa benar siapa salah. Akan tetapi, agar pengaruh terhadap simpatsian kian meninggi, maka strategi – strategi klaim dipakai. Untuk apa? Ya untuk apa lagi kalau bukan khianat? Kan naif.

Kalau memang seperti itu yang terjadi, tidak perlu mempengaruhi para simpatisan, justru kita harus memberikan informasi yang benar dan memberikan pengetahuan yang pasti, lalu biarkan hukum yang berbicara dan menentukan. Sehingga, perpecahan yang tidak kita harpakan, tidak pernah muncul di permukaan. Sebab terjadinya perpecahan di antara simpatisan, disebabkan salah satunya adalah karena persoalan yang seperti disebutkan di atas. Olehnya itu, mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, berilah Pendidikan politik yang baik kepada sesama, agar pemilu bisa berjalan lancar dan damai.

Adapun terkait dengan dinamika di atas, salah satu faktor yang dapat dilihat adalah menyangkut dengan kekuasaan partai. Partai – partai politik di Indonesia, seolah menjadi milik pribadi oleh pimpinan tinggi partai tersebut. Sehingga, dalam hal menentukan calon dan berkoalisi, ketua partai punya andil yang sangat besar di sini. Tidak berarti salah dalam hal ini, hanya saja, kita perlu untuk legowo terhadap masukan dan ide – ide yang diberikan dalam diskusi partai. Sehingga, tidak terkesan, kita sendiri sebagai ketum partai yang berkesimpulan. Sebab, terkadang kesimpulan ketum partai bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Hal inilah yang memicu terjadinya perbedaan yang kemudian berakhir pada perpecahan.

Pertanyaannya, apa sih akar masalah dari semua ini? Melihat realitas yang terjadi, bisa jadi masalah dasarnya bisa saja ada pada kebijakan partai itu sendiri. Kebijakan apa yang dimaksud? Ya kebijakan terkait dengan masa jabatan ketua umum partai itu sendiri. Selama ini, ketua umum partai statusnya bisa dibilang seumur hidup. Kalaupun berganti, tidak mungkin jauh dari sanak keluarga dan saudara. Hal ini, menurut penulis, perlu untuk dikaji lagi oleh kita. Sehingga, dinamika struktur partai bisa berjalan damai, sebagaimana seharusnya. Lalu, realitas politik bisa kita nikmati kesempurnaannya.

Adakah suara ini bisa direalisasikan? Kalau tidak ada atau tidak bisa, maka jangan harap politik yang sehat bisa berjalan. Yang ada, hanyalah politik uang, uang dan hanya uang. Maka jangan heran dengan istilah yang telah lama mengudara dan telah menjadi sebuah kelumrahan yang nyata di tenga – tengah kita, yakni, “ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang”. Karena apa, ya apa lagi kalau bukan struktur partai yang dari dulu hingga sekarang, itu – Itu saja. Yang berubah hanya struktur di bawahnya, sementara struktur yang berada paling atas, semakin dinggin tanpa ada yang bisa menggantinya. Inilah sebabnya orang kemudian beranggapan bahwa politik itu jahat dan lain semacamnya.

Apakah benar politik itu jahat? Kata siapa politik itu jahat? Lalu, bagaimana dengan piagam Madinah yang dihadirkan Rasulullah SAW di Arab sana? Apakah bukan dengan jalan politik? Lantas, mengapa saat ini, politik berubah jubah dan arahnya, yang tadinya putih dan lurus, bertukar hitam dan berbelok – belok? Lalu kemudian kini, kita mengatas namakan kebenaran, mengatas namakan kemaslahatan dan mengatas namakan agama, untuk membalut politik curang yang kita mainkan, biar terlihat gagah, elegan dan bersih? Apa yang kita harapkan dari semua ini? Kita berharap menjadi penguasa yang paling kuasa? Mau menjadi seperti siapa? Mau menjadi seperti nabi Musa? Kok, caranya malah menjadi seperti Fir’aun sang pendusta.

Pembaca yang Budiman! Kini saatnya, kita suarakan sama – sama, coba pikirkan kembali masa jabatan ketua umum partai yang ada di Indonesia. Berilah kebebasan politik. Dalam artian, coba kita sama – sama suarakan kelegowoan dalam berpartai. Buatlah dinamika politik partai berjalan sebagaimana mestinya. Tentukanlah masa jabatan ketum partai. Sehingga tidak terkesan seumur hidup masa jabatannya. Sebab, kalau masih seperti ini ketum partai berkuasa, maka bukan tidak mungkin eksistensi politik masih akan terlihat buruk dan jahat di mata masyarakat kita. Lalu, dinamika pergantian calon dan koalisi, masih tetap bermunculan. Sebab, pemilihan pasangan calon dan partai, masih kembali pada “selera”.

Pada akhirnya, bertarung yang tidak sehat kemudian menjadi menu pilihan utama, dalam sebuah pertarungan politik. Ungkit – mengungkit masa lalu kembali timbul, cari – mencari kesalahan mulai berkembang, fitnah dan ghibah lantas terperan dan hoax adalah alternatif pilihan. Dan kemudian, proses penggorengan isu pun dikembang luaskan, sehingga negeri yang tadinya aman dan damai, menjadi tegang berantakan. Menjadi tidak kondusif yang memaksakan pihak keamanan, baik TNI maupun POLRI menjadi sibuk berjaga – jaga. Keluarga di rumah pun hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Semuanya itu terjadi, hanya karena persoalan eksistensi “politik jahat” yang masih setia menemani dan berbagi.

Mari tingkatkan pemahaman Bersama terkait dengan politik. Hilangkan dalam kamus kehidupan bahwa politik itu jahat. Karena pada dasarnya politik itu baik. Politik menjadi jahat disebabkan karena ulah tangan – tangan jahil kita sendiri. Begitu pun dengan buruknya politik. Dia menjadi buruk karena memang kita sendiri yang menjadikannya menjadi buruk. Sebab, jika sejak awal kita mainkan peran politik sebagai mana fungsi dasarnya, maka kejahatan – kejahatan politik seperti saat ini yang tersebar luas di permukaan, tidak akan pernah ada, karena kita telah mainkan politik dengan sebenarnya.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya, Indonesia merupakan daerah yang sangat tinggi level politik curangnya. Bahkan ada di daerah – daerah tertentu di Indonesia, yang termasuk dalam kategori seratus persen money politik. Maka perlu adanya pembenahan dan lebih – lebih lagi, kesadaran diri terhadap pengambilan bagian dalam dunia politik. Sehingga, fakta tersebut bisa dibalik kembali pada keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang menunjukan pada kebenaran politik bukan kesalahan dan kejahatannya.

Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa politik yang baik mengedepankan kepentingan bersama dengan berfokus pada kepentingan bersama dan umum, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok kecil. Tujuan politik harus sejalan dengan kepentingan seluruh masyarakat, mempromosikan kesejahteraan bersama. Sehingga, dalam realitasnya tidak ada lagi anggapan bahwasanya, politik itu jahat.

Lebih lanjut, dalam artikel tersebut menambahkan lagi bahwa, politik yang baik, substansinya adalah menyeimbangkan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat serta mensejahterakan massyarakat. Politik yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk melakukan hal yang demikian, kita perlu untuk meningkatkan selain dari kesadaran diri, peran partai dalam menentukan calon yang diusung sangat penting adanya pula. Partai tidak sekedar melihat latar belakang Pendidikan si calon saja, tapi juga harus mampu melihat jenjang karirnya dan pengaruh setiap kebijakan sebelumnya yang pernah diambil, yang dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat terlihat nyata.

Semoga kita semua terhindar dari politik yang jahat. Memasuki momentum politik yang sebentar lagi menyapa kehidupan kita ini, penulis mengajak kepada kita sekalian, untuk mari sama – sama kita tingkatkan penglihatan yang lebih jeli, dalam menentukan pilihan politik. Sehingga, pada akhirnya tidak ada lagi dusta di antara kita, yang ada justru hanyalah saling kerja sama, bahu – membahu membangun negeri yang sama – sama kita cintai ini ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan sistem perekrutan paslon dari partai pengusung, perubahan sistem berkoalisi yang adil dan Makmur dan yang pasti perubahan periode masa jabatan ketua umum partai politik. Sehingga, dinamika politik berjalan lancar, aman dan damai. Sekan.
Ternate, Puncak Torano, 10 September 2023.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Senin 11 September 2023.

Komentar

Loading...