Pulau Mangoli Darurat Tambang

Oleh : Surya Atma Lestari Masuku, SE
(Alumnus IAIN Ternate)

Sebagaimana diketahui, Pulau Mangoli merupakan salah satu pulau yang menjadi tujuan selanjutnya, dalam hal pemerintah mengijinkan perusahan tambang untuk masuk mengeksploitasi habis-habisan pulau yang masih perawan ini.

Perusahan Tambang Di Pulau Mangoli
Sebagaimana penulis kutip dalam Minerba One Map (Situs resmi Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral). Terdapat 10 Perusahan yang terdaftar dengan total luas area perusahaan lebih kurang 103.393,55 ha. Jika melihat luas Pulau Mangoli 2.142 KM2. Maka lebih kurang 50% Pulau Mangoli sudah dikapling oleh perusahan-perusahan yang berorientasi pada industry ekstraktif tersebut.

Hal ini tentunya, sebagai putra daerah yang berasal dari Pulau Mangoli (Desa Mangoli). Sudah barang tentu menjadi momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, manyoritas kebutuhan untuk penghidupan masyarakat di pulau ini, sejak jaman dahulu (sebagaimana daerah lain di maluku utara) adalah bertani dan nelayan. Hal ini tentu akan berubah jika masuknya perusahan tambang. Sebagai putra daerah tentu tidak menginginkan perubahan tatanan sosial-ekonomi sebagaimana yang terjadi didaerah lain di Maluku utara yang telah dimasuki oleh perusahan tambang.

Meningkatkan Pertembuhan Ekonomi
Memang jelas bahwa dengan masuknya perusahan tambang di Desa Mangoli, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan juga akan memberikan kekayaan materil kepada rakyat pribumi secara khusus (akibat dari pembebasan lahan) dan juga kepada pemerintah Kabupaten Kepulaun Sula, Provinsi Maluku Utara secara umum. Namun hal ini kemudian dibantah oleh Ekonom Maluku Utara Dr. Mukhtar Adam dan penulis sepakat dengan itu. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang 27% itu, hanya dinikmati oleh segelintir orang yang punya perusahan tambang (Asing). Sedangkan rakyat tidak menikmati itu.

Dan juga terkait dengan kekayaan materil yang diperoleh rakyat pribumi akibat dari pembebasan lahan yang selanjutnya disebut ORBA (Orang Kaya Baru). Hal ini kemudian juga dibantah oleh beliau (Dr. Muhktar Adam). Bahwa, sebenarnya kata beliau; bukan Orang Kaya Baru, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Orang Miskin Baru. Bagaimana tidak, tanah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan harga, dijual rakyat pribumi untuk pembebasan lahan pertambangan, kemudian membeli mobil yang setiap tahun harganya mengalami penurunan.

Dengan demikian, tidak benar jika masuknya perusahan tambang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Akan tetapi justru sebaliknya kesengsaraan dan penderitaanlah yang akan diterima oleh rakyat. Sehingga menurut penulis dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak melulu dengan cara eksploitasi lahan dengan masuknya perusahan tambang. Ada banyak cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya pemberdayaan UMKM, pemaksimalan BUMDES serta pemanfaatan Koperasi sebagai wadah pembiayaan modal usaha dan lain sebagainya. Justru dengan ini adalah merupakan kekuatan ekonomi Indonesia yang harus terus ditingkatkan.

Hakekat Kebijakan Politik
Tidak terlepas dari pada itu, kekayaan sementara yang dinikmati oleh generasi saat ini (ketika perusahan tambang masuk) akan berakibat keburukan dan kesengsaraan untuk generasi selanjutnya. Hal ini juga, tidak sejalan dengan hakekat dari pada kebijakan politik itu sendiri. Yang dimana menurut Anis Mata dalam bukunya “Gelombang Ketiga Indonesia” (Jakarta: The Future Institut, 2014) kebijakan politik seharusnya memikirkan tentang tiga orang; pertama orang yang masih hidup saat ini, kedua orang yang telah meninggal, ketiga orang yang akan lahir di hari esok.

Kebijakan politik akan menjadi dangkal dan berbahaya, jika hanya memikirkan tentang generasi saat ini. Hal inilah yang menurut penulis terjadi di daerah lain di Maluku Utara yang telah dimasuki oleh perusahan tambang.

Traumatik Sejarah di Pulau Mangoli
Perlu diketahui, masyarakat Pulau Mangoli telah mengalami traumatik sejarah yang panjang. Jauh sebelum ini (perusahaan tambang), pernah ada perusahan kayu yang beroperasi dengan ijin HPH yakni PT. Alaska, PT Yosmar dan lain-lain. Telah memberikan dampak negatif yang masih dirasakan sampai saat ini, diantaranya ada situs sejarah yang hilang serta banjir secara terus menerus pada saat musim hujan di Pulau Mangoli.

Karena itu, melalui opini singkat ini. Penulis ingin sampaikan bahwa, sebagai generasi yang berasal dari Pulau Mangoli dibawah dataran kaki gunung Sasingka (Sasi Singga) menolak dengan keras masuknya perusahan tambang di pulau tercinta ini. Pulau yang telah dirawat oleh Leluhur kita, dengan segala cerita sejarah Sasingka dan kenikmatan yang ada didalamnya hingga dirasakan oleh generasi saat ini. Adalah merupakan sebuah kewajiban serta tanggungjawab moril untuk dapat dijaga dan dilestarikan kepada generasi yang akan lahir dihari esok.

Untuk Stakeholder dan Pemerintah
Untuk itu, kepada semua stakeholder, baik DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, DPRD Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kabupaten Kepulaun Sula, Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Republik Indonesia. Agar jangan menggadai negeri ini kepada pihak asing serta kiranya mencabut Injin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Pulau Mangoli, demi menjaga kelestarian Pulau Mangoli untuk dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dan kepada Unit-unit usaha pertambangan yang telah berada di Pulau Mangoli (PT. Aneka Mineral Utama, PT. Wira Bahana Perkasa, PT. Wira Bahana Kilau Mandiri serta PT. Indo Mineral Indonesia), agar segera angkat kaki dari Pula Mangoli.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Senin 11 September 2023.

Komentar

Loading...