“Rupah Kampanye Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023”

Oleh: Muhlis Buamona
(Mahasiswa Hukum Ummu Ternate)

Sebentar lagi peserta pemilu akan mendarat ke basis masyarakat dan mahasiswa serta siswa dengan tibanya Putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang menganulir pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dan menggunakan fasilitas Pemerintah selama mendapat izin dari pihak yang bertanggung jawab dan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye. Hal demikian terkomfirmasi secara hangat oleh publik ketika MK membacakan amar putusnya. Getolnya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang di sinyalir oleh penyelenggara pemilu sebagai bentuk praktek demokrasi. Tahapan pelaksanaan kampanye ini diatur secara normatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023.

Ketentuan norma pokok yang menjadi objek perkara dalam putusan MK tersebut yakni Pasal 208 ayat (1) huruf h bahwa, kegiatan kampanye dilarang untuk dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan menggunakan fasilitas pemerintah. Pembuat Undang-Undang menyeguhkan intrepertasi secara resmi dalam penjelasanya yakni, Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari penaggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Sebagaimana yang dianulir oleh norma poko tersebut secara tegas mengnagasikan atau melarang tanpa pengeculian, akan tetapi ketika diselaraskan dengan penjelasan normanya mengalami kecalakan tafsiran. Masalahnya penjelasan norma memberi tanda pengecualian bahwa larangan kampanye tersebut bisa dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak yang bertanggungjawab asalkan tidak memakai atribut kampanye. Demikianlah memicu para pemohon Handrey Mantiri, SH. dan Ong Yenny untuk mengajukan perrmohonan Judicial review ke meja MK dengan membuahkan hasil putusnya dengan Nomor 65/PUU XXI/2023.

Kewenangan MK Dan Urgensi Norma Pokok Dan Penjelasan Norma.
Kembali kepada kewenangan MK yang dimana salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. MK sebagai the interpreter of the constitution yang dimana MK menafsir bunyi undnang-undang terhadap UUD. Kerugian konstitusional yang di tafsir oleh MK dalam perkara a quo. Konstruksi MK dalam mengabulkan sebagian dalil pemohon berdasarkan Peraturan Mahkama Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa, Kerugiaan konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Maka sikap MK mendapat cela untuk mengabulkan sebagian permohonan para pemohon, bahwa antara norma pokok dan penjelasanya ketika dipadukan berpotensial atau menurut penalaran yang wajar akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidak adilan dalam penyelenggaraan kampanye. Pasal 280 ayat (1) menegaskan “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang; pada huruf h, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Dan jika terdapat yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana sebagai manan ditegaskan dalam pasal 521 bahwa salasatu bentu perbuatan pidana iyalah pasal 280 ayat (1) huruf h dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian dilanjukan dengan penjelasan pasalnya bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunankan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penaggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Ketika kita pahami pelan-pelan kemauan dari UU P3 yang memberikan penjelasan secara terang bahwa, sifat dari pencantuman penjelasan secara resmi harus mengandung uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/ istilah asing dalam norm. Penjelasan tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumka rumusan yang berisi norma. Dilanjukna lagi dengan penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undanganan. Berbanding terbalik dengan pasal 280 ayat (1) huru h dan penjelasanya. Sebab bisa dilihat isi penjelsanya malah berisi norma dan memuat makna terselubung yang berakibat multi tafsir terhadap norma pokoknya.

Seyogyanya ketika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentu kan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU P3. Secara yuridis para pembentuk UU sudah menagalami error in ratio atau kesalahan berpikir dalam mengkonstruksi konotasi dari isi pasal 280 ayat (1) huruf h dan penjelasanya sehingga kontras dalam pemaknaan.

MK Berlebihan Dalam Menalar Pokok Permohonan Para Pemohon.
Ketika membaca amar putusan MK dalam poin ke tiga menyatakan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertantangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengecualisan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.” Sehingga pasal 280 ayat (1) huruf h secara lengkap berbunyi “Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penaggung jawab tempat dimaksud dan hadir tenpa atribut kampanye pemilu. Yang tidak mendapat pengecualian iyalah tempat ibadah.

Sebab dalam pasal 280 ayat (1) huru h normanya cukup jelas dalam membuat kualifikasi bentuk perbuatan serta sifat normatifnya yakni larangan, bahkan terkualifikasi sebagai salah satu bentuk perbuatan pidana. Maka nalar hukum MK mestinya menggugurkan penjelasan normanaya saja yang menjadi indikator pemaknaan ganda, dan kembali pada bunyi norma asli pasalnya. Dikarenakan frasa dan kata-kata yang digunakan dalam pasalnya begitu terang dan jelas. Paradigma keadilan dalam Pemilu yang hendak diwujudkan iyalah kesetaraan dalam srtiap tahapan penyelenggaran pemilu tak berefek keribetan.

Seharusnya hasrat MK tidak membuka lebar pemahamanya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh para pemohon, sebab dari isi permohonan sebatas meminta MK untuk memperjelas bunyi pasal dan penjelasnya secara resmi oleh pembuat UU lalu MK dengan kewenanganya meberikan kepastian terhadap keadaan yang diatur dalam norma pokok dan keadaan yang diatur dalam pejelasan pasalanya. jika kita tengok secara teoritis terdapat pembatasan dalam menelah norma apalagi berkaitan dengan kualifikasi perbuatan pidana maka harus bersandar pada prinsip-prinsip norma itu sendiri.

Supaya norma tersebut tak ditafsir karet, dalam doktrin Legalitas Formil dengang prinsip hukunya bahwa hukum harus tertulis (lex scripta), hukum itu harus jelas (lex certa), hukum harus ditafsir ketat (lex stricta). Kiranya kandungan dari pasal 280 cukup jelas dalam mendeskripsikan keadaan yang diatur, bahwa untuk tempat kampanye yakni tempat pendidikan, tempat ibadah, dan menggunakan fasilitas pemerintah itu di larang.

Rupa Kampanye.
Dalam keadilan dan keseteraan pemilu yang dimaksud adalah bagaimana peserta pemilu mendapatkan porsi yang sama dalam kampanye, maka adanya Putusan MK 65/PUU-XXI/2023, menguji konsistensi penyelenggara pemilu khusunya KPU dalam mengformulasi PKPU terkait egenda kampanye. Dalam menjaga martabat demokrasi dalam pemilu sehingga tidak terjadi politisasi dunia pendidikan dan penggunaan fasilitas pemerintah. Ketika hak secara objektif di serahkan kepada pihak yang bertanggung jawab maka secara otomatis peluang dalam mengambil ruang untuk kampanye di tempat pendidikan tidak semua peserta pemilu menikmatinya atau ketika sebagaian peserta pemilu diberi izin dan yang lain tidak maka sudah barang tentu yang tidak diberi kesempatan meras dirugikan. Untuk proses mengantongi izin juga akan menimbulkan hubungan yang sengat politis, bagaimna para peserta pemilu dengan pihak yang memiliki kewengan untuk memberi izin kampanye.

Olehnya itu pihak penanggung jawab berpotensi melakaukan tukar guling kepentingan, mengingat selain kampus sebagai ladang untuk menguji visi misi dan program dari peserta pemilu juga memiliki stok peserta pemilih yang begitu banyak. Selain itu dalam pengizinan untuk menggunakan fasilitas pemerintah, hal ini tidak munutup kemungkinan para pejabat yang inkamben eksekutif maupun legislatif yang masih aktif ketika melakukan pencalonan kembali. Maka KPU meliki tanggung jawab yang begitu serius ketika merumuskan PKPU terbaru sehingga mempu menjangkau hal-hal teknis semisalkan kategori fasilitas pemerintah bahkan kualifikasi secara jelas standar tempat pendidikan.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Selasa 12 September 2023.

Komentar

Loading...