Punya Utang Ratusan Juta, Gubernur Maluku Utara dan Mantan Kadis Pertanian Terancam Dipolisikan

Nurjaya H Ibrahim selaku salah satu ahli waris bersama kuasa hukumnya, M Bahtiar Husni, Mirjan Marsaoly, dan Abdullah Ismail.

Ternate, malutpost.id -- Diduga lakukan penipuan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan mantan Kadis Pertanian Provinsi Maluku Utara (Malut) Jabir Ismail terancam dipolisikan.

Hal ini disampaikan langsung ahli waris dari almarhum H. Usman Daramasih, yakni Nurjaya H Ibrahim melalui kuasa hukum Abdullah Ismail dan Mirjan Marsaoly, pada Selasa (17/10/2023).

Abdullah Ismail mengatakan, pinjaman yang dilakukan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba dan mantan Kadis Pertanian itu terjadi pada 2020 silam. Saat itu almarhum H. Usman Daramasih selaku kontraktor di Kota Ternate.

"Pinjaman itu dengan perjanjian proyek, namun sampai saat ini belum ditepati dan tidak pengembalian," ungkap Abdullah.

Dari situ, lanjut Abdullah, ahli waris Nurjaya Hi. Ibrahim langsung melayangkan somasi pertama pada 25 September 2022, dengan tujuan agar uang pinjaman senilai Rp230 juta dapat dikembalikan. Namun, somasi tersebut tidak juga direspon oleh Gubernur maupun mantan Kadis pertanian, sehingga Nurjaya memberikan kuasa untuk dilakukan proses hukum.

"Karena tidak direspon kami diberikan kuasa untuk melakukan koordinasi agar diselesaikan," katanya.

Abdullah bilang, setelah menerima kuasa, timnya sudah beberapa kali melakukan mediasi bahkan mendatangi kantor gubernur bertemu langsung dengan Abdul Gani Kasuba, namun usai pertemuan itu hingga saat ini belum juga ada iktikad baik.

"Dari berbagai upaya mediasi hingga kami berikan somasi kedua, pada tanggal 9 Oktober 2023 kemarin, belum ada respon baik," ungkap Abdullah.

Untuk itu, pada somasi kali ini, pihaknya memberi waktu 7 hari kepada Abdul Gani Kasuba, jika tidak direspon maka gubernur dua periode bakal dilaporkan secara pidana maupun perdata.

"Karena batas somasi sudah terlewatkan dan tidak direspon, kami merampung semua bukti dan akan melakukan laporan resmi secara hukum," tandas dia.

Ditempat yang sama, Mirjan Marsaoly menambah, bahwa somasi dilayangkan pekan lalu merupakan teguran hukum yang terakhir. Sehingga, pihaknya tidak main-main untuk menempuh jalur hukum pidana dan perdata.

"Kami sudah rampung seluruh bukti tranfer uang ratusan juta dan waktu dekat kami melaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara, soal pidana dan Pengadilan Negeri (PN) Ternate perjanjian karena dianggap melawan hukum atas perjanjian proyek yang tidak dipenuhi," pungkasnya. (wm-02).

Komentar

Loading...