Kepala BPBJ Malut Sebut Tahun 2024 OPD yang Jadi PPK Wajib Bersertifikat

Ridwan Arsan

Ternate, malutpost.id -- Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Ridwan Arsan menyebut banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal tentang pengadaan barang dan jasa.

Ridwan mengingatkan kepada OPD lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara terkait peraturan pemerintah. Karena, kata dia, selama ini masih banyak OPD yang belum masuk ke Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE).

"Sehingga kedepan semua yang terkait dengan barang dan jasa harus masuk di LPSE," kata Ridwan, kepada wartawan, Rabu (19/10/2023).

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan soal SDM yakni Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di OPD pada tahun 2024 mendatang diharuskan memiliki sertifikat. "Dalam hal ini kompetensi itu ada sertifikat juga, jadi ada cara pembuatan dokumen, lelang hingga pembuatan rancangan kontrak," jelasnya.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...