Dipolisikan Kuasa Hukum Bupati Usman Sidik, Burhan: Saya Akan Berikan Ijazah ke Penyidik untuk Diuji

Ilustrasi ijazah.

Ternate, malutpost.id -- Investigasi kasus ijazah milik Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Usman Sidik, berbuntut panjang. Ketua tim yang dibentuk MPW Muhammadiyah Maluku Utara, Burhan Ismail dilaporkan oleh kuasa hukum Bupati Usman, Rahim Yasin.

Burhan dilaporkan ke Polda Maluku Utara beberapa hari setelah menerbitkan laporan investigasi dengan 17 kejanggalan dan rekomendasi ke MPW Muhammadiyah Malut.

Burhan dilaporkan atas dugaan merekayasa dan menyebarkan isu ijazah milik Usman Sidik atau menyebarkan berita bohong dengan tuduhan Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang terjadi Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan. Laporan ini dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) nomor: STPL/-/X/2023/SPKT.

"Kami melaporkan Burhan Ismail ke SPKT Polda Maluku Utara atas dugaan pemerasan dan atau berita bohong," kata Rahim kepada malutpost.id, Rabu (25/10/2023) malam.

Rahim mengungkap, dugaan pemerasan ini terjadi saat Burhan mendatangi SMP Negeri Kayoa untuk menemui dan memerintahkan kepala sekolah untuk menandatangani surat peryataan.

"Jadi isi surat itu menuduh dan seolah-olah bahwa Pak Bupati tidak pernah sekolah di sekolah itu," jelas Burhan.

Menurut dia, perbuatan yang dilakukan terlapor dianggap fatal dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihaknya, bahkan telah menyiapkan tiga orang saksi, dua di antaranya Kepsek, orang yang mengikuti terlapor saat itu. "Dan saksi yang saya siapkan ini sangat siap memberikan keterangan," tandas dia.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...