Catatan Kecil Halmahera Tengah dalam Lintasan Sejarah

Oleh :  Abd. Rahim Odeyani
(Tokoh Masyarakat Halmahera Tengah)

Kabupaten Halmahera Tengah kini genap berusia 33 tahun.  Dalam 3 dekade lebih itu, kabupaten yang diresmikan pada 31 Oktober 1990 itu tentu melewati berbagai tantangan dan dinamika yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam catatan kecil ini, penulis memilahnya setidaknya dalam  lima fase perjalanan kabupaten Halmahera Tengah.

I. Fase Perjuangan Pemekaran (2000-2004).
Proses perjuangan pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan seterusnya kemudian Halmahera Tengah menjadi Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan dan Weda ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat dam DPR RI dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2003.

Dalam perspektif negara hukum, berlakunya suatu peraturan perundang undangan termasuk berlakunya UU No.1 Tahun 2003 harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,
sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Saat itu ada sebagian Anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah  (2003 - 2004) memiliki tafsir lain, bahkan masih mencari celah agar Halmahera Tengah masih tetap bertahan di Pulau Tidore, padahal seluruh Kabupaten dan Kota yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2003, semuanya telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Mei Tahun 2003, bertempat di Lapangan Ngara Lamo (Salero)Ternate dan sejak saat itu pula seluruh pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara berangsur- angsur mulai berjalan di ibukota kabupaten/kota masing-masing kecuali Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Halmahera Tengah saat itu bagaikan  seorang Ibu yang mengandung dan melahirkan seorang bayi tetapi bapaknya tidak bertanggung jawab.

Salah satu kelemahan dari UU No. 1 Tahun 2003 adalah tidak adanya Pasal yang mengatur soal frasa perubahan nama Kabupaten Halmahera Tengah dan frasa perpindahan.  Berbeda dengan nama Kabupaten Halmahera Barat yang walaupun tidak dicantumkan dalam judul UU No. 1 Tahun 2003 tetapi dalam Pasal 9 sangat jelas menyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten  Halmahera Barat dan ibukotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo. Sedangkan untuk Halmahera Tengah hanya menyebutkan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Weda sebagaimana pada Pasal 12 ayat 5.

II. Fase Perpindahan DPRD dari Soasio ke Weda (2005 - 2008)

Sejak 2003 sampai  2004, sejarah perjuangan itu kembali digelorakan,  gelombang demonstrasi kembali dilakukan, baik oleh mahasiswa bertempat di Kantor Bupati di Soasio maupun masyarakat Halmahera Tengah  di Kota Weda.
Bentuk dan jenis pergerakan itu mulai dari mogok makan dan boikot Kantor Camat serta berbagai aksi lainnya.
Waktu pun berlalu, Hasil Pemilu Tahun 2004 melahirkan terpilihnya anggota DPRD  asal Weda, Patani dan Gebe.

Proses pengresmian anggota DPRD di periode itu mengalami pertentangan dan tarik-menarik yang cukup sengit. Pemda dan sebagian pihak menghendaki acara tersebut   berlangsung di Soasio Tidore. Namun sebagian besar anggota DPRD  terpilih menginginkan Kota Weda sebagai tempat prosesi pelantikan anggota DPRD.  Alhamdulillah pada akhirnya proses pelantikan bisa dilaksanakan di Kota Weda.  Tidak menunggu lama setelah pelantikan,   DPRD langsung membentuk 2 Panitia Khusus (Pansus) yaitu Pansus tentang Pasca Tambang Gebe dan Pansus tentang perpindahan Aktivitas Pemerintahan dari Soasio ke Weda.

Selama kurun waktu 1 tahun Pansus bekerja mulai dari tatap muka dengan  masyarakat Kota Weda, melakukan inventarisasi gedung, bangunan milik pemerintah di Kota Weda dan rumah-rumah warga yang akan digunakan sebagai aktivitas perkantoran sementara maupun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan  komisi 2 DPR RI, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, DPRD melakukan Rapat Paripurna dan menetapkan seluruh aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan DPRD, dilaksanakan di Kota Weda.
Selama kurun waktu 4 tahun, (Periode 2005 - 2008), DPRD dan Pemerintah Daerah terus memacu infrastruktur pembangunan, mulai dari pembangunan kantor bupati, Kantor DPRD, perumahan DPRD, perumahan eselon II, kantor dinas/ badan (Lokasi Kilometer tiga), pembangunan perumahan PNS (Saat ini menjadi Desa Wedana), Pasar Weda dan Infrastruktur pendukung lainnya.

Ekspektasi pembangunan infrastruktur yang dipacu saat itu, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena keterbatasan pendanaan pendapatan daerah (APBD) yang relatif kecil maupun sebagai kabupaten induk harus membiayai aktivitas pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur selama kurun waktu beberapa tahun berjalan. Hal ini harus dilakukan karena semata mata untuk melaksanakan amanat  peraturan perundang undangan dan untuk mewujudkan rentang kendali dan memperpendek pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...