Maluku Utara: Di Antara Derasnya Arus Investasi dan Ancaman Bencana Ekologi

Oleh: Dr. Najamuddin, ST., MSi
(Staf Pengajar Program Studi S1 & S2 Ilmu Kelautan dan S2 Ilmu Lingkungan, Universitas Khairun)

Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diduga mendera kawasan sekitar wilayah pertambangan di Maluku Utara terus menggelinding bagai bola panas. Belum usai soal kasus dugaan pencemaran Sungai Sagea, isu pencemaran Teluk Buli, Teluk Weda dan perairan Pulau Obi kembali mencuat melalui pewartaan salah satu media cetak nasional. Isu ini terus bergulir dan menjadi bahan perbincangan  di media sosial dan ragam media online.

Banyak yang mengkritisi, mungkin penyebabnya adalah pola investasi industri pertambangan ekstraktif di Maluku Utara yang selama ini bertumbuh secara masif menerapkan pola investasi transaksional. Implementasi investasi lebih mengedepankan  kepentingan dan keuntungan ekonomi dan memunggungi kepentingan ekologi dan sosial. Investasi sarat dengan hitung-hitungan ekonomi matematika dan mengabaikan kalkulasi nilai ekologi dan sosial.

Instrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan terutama AMDAL hanya sekedar dokumen pelengkap administrasi, posisi dan perannya terabaikan pihak investor dalam implementasi operasionalnya. Konsep pembangunan berkelanjutan seolah hanya sebuah ruang imajiner yg berada dalam dimensi konsep dan teoritis semata, bukan tujuan dan tidak perlu diintegrasikan di dalam sebuah gerak pembangunan. Peran AMDAL seakan teramputasi dalam merawat sistem keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial.

Buktinya, Maluku Utara berhasil mengukir pencapaian yang sangat impresif dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia mencapai 27 persen di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang impresif ini didorong oleh sektor industri pertambangan, namun ironi karena belum signifikan mendrive kemajuan daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara.

Badan Pusat Statistik Maluku Utara pada triwulan II-2023 mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sudah mencapai 23,89 persen. Hampir lima kali lipat dari rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri pertambangan ekstraktif nikel yang berpusat di tiga wilayah yakni Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan yang menjadi penyokong utama capaian tersebut.

Namun laju investasi yang mengalir begitu deras bagai pedang bermata dua, sukses menopang pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus menghadirkan ancaman bencana ekologi. Isu pencemaran dan ancaman kerusakan lingkungan kian nyaring terdengar, bahkan isu ini menjadi salah satu narasi yang mengimbangi gemuruhnya berita kontestasi Pilpres 2024 belakangan ini.

Berkaca pada kondisi faktual yang terus berkembang, maka beberapa tantangan yang harus dijawab adalah:
Pertama, para akademisi belum banyak bersuara pada tataran yang sepatutnya karena belum tersedianya kajian komprehensif, kajian yang ada hanya bersifat parsial tanpa didukung data yang memadai. Sejatinya sebagai masyarakat ilmiah, akademisi seharusnya memotret permasalahan ini dalam bingkai dan kerangka ilmiah.

Bersuara hanya dengan kekuatan data yang minim atau sejumput, prosedur pengumpulan data dan proses pengujian yang belum teruji validitasnya, ini tentu akan melahirkan bias dan ambigu sehingga tidak menyelesaikan masalah apatalagi menawarkan solusi. Ini merupakan auto critic dan tantangan besar bagi masyarakat ilmiah untuk membuktikan isu pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem dengan kajian yang komprehensif, menyajikan data yang lengkap dan utuh dengan metode pengujian yang tervalidasi keabsahannya serta menampilkan kedalaman analisis dan sintesis.

Untuk menjawab isu pencemaran logam berat, setidaknya dibutuhkan analisis kadar logam berat dalam tiga kompartemen lingkungan perairan yaitu dalam air laut, sedimen, dan biota perairan. Penentuan status pencemaran logam berat dalam lingkungan perairan, tidak cukup hanya dengan analisis berbasis komparasi konsentrasi hasil pengujian dengan baku mutu, tetapi dibutuhkan kedalaman analisis melalui berbagai pendekatan seperti pollution load index, geoaccumulation index, potential ecological risk index, enrichment factor, dan contamination factor. Untuk analisis resiko logam berat bagi kesehatan manusia memerlukan instrumen pendekatan seperti estimation daily intake, toxic risk index, dan hazard/risk quotient.

Adapun untuk menganalisis sumber potensial logam berat dapat dilakukan melalui penggunaan tools analisis fraksinasi geokimia dan spesiasi logam berat. Kebenaran hasil analisis dan sintesis ini pun bergantung pada quality control dan quality assurance yang diimplementasikan dalam proses pengujian di laboratorium. Keabsahan hasil pengujian harus tervalidasi melalui memperhitungkan recovery of spiked samples, replicates analysis, validasi pengujian dengan certified reference material, dan penggunaan standard operasional pengujian.

Mengenai hal ini kami telah menulis beberapa publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai bahan literasi bagi berbagai pihak diantaranya “Seasonal distribution and geochemical fractionation of heavy metals from surface sediment in a tropical estuary of Jeneberang River Indonesia” (Jurnal Q1); “Distribution of heavy metals Hg, Pb, and Cr in the coastal waters of small islands of Ternate, Indonesia” (Jurnal Q2); “Fate of heavy metals Pb and Zn in the west season at Jeneberang Estuary, Makassar” (Jurnal Q3) dan “Dispersion, speciation, and pollution assessment of heavy metals Pb and Zn in surfce sediment from disturbed ecosystem of Jeneberang Waters” (Proceeding Q3) serta beberapa jurnal nasional terindeks.

Kompleksitas permasalahan yang ada juga memerlukan kajian terkait aspek hidro-oseanografi, sedimentasi dan morfologi kawasan, kualitas air, analisis status kondisi tiga ekosistem utama wilayah pesisir (ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang melalui pendekatan ecological index dan analisis perubahan tutupan ekosistem). Demikian pula estimasi potensi sumber daya ikan dikaji melalui riset mendalam untuk menjawab keresahan masyarakat nelayan. Perhitungan data stok ikan terbaru dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan sekitar kawasan pertambangan harus diupdate secara berkala.

Kedua, penguatan kembali peran AMDAL sebagai instrumen lingkungan yang tidak hanya berfungsi di dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tetapi sekaligus memberi masukan dalam proses penyusunan desain rinci teknis dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menjadi sumber rujukan di dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan dokumen dasar yang penting di dalam perencanaan pembangunan wilayah.

AMDAL adalah instrument lingkungan yang bersifat komprehensif; instrumen lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan industri dan lingkungan; dan instrumen basis data dan tolak ukur (threshold) pencapaian pembangunan berwawasan lingkungan. Kerusakan yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan sebagai akibat dari AMDAL belum diposisikan sebagai instrumen penting dalam mengontrol gerak pembangunan daerah dan mengurai dampak yang muncul untuk mencegah bencana ekologi dari suatu investasi ekonomi.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan mekanisme sistem shareholding investment sebagai solusi dari laju pertumbuhan ekonomi yang menjulang tinggi namun tidak berimplikasi signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sistem investasi bersama dalam bentuk model kerja sama pengusaha/industri besar dengan masyarakat pemilik lahan dalam membangun industri pertambangan di Maluku Utara.

Pemilik modal membangun holding dan menjadikan masyarakat pemilik lahan sebagai bagian dalam holding sehingga kehadiran holding tidak mengubah struktur ekologi dan sosial masyarakat. Hak-hak masyarakat pemilik lahan tetap dipertahankan dan tidak tergusur oleh kekuatan ekonomi investor besar. Jika upaya ini tidak dilakukan, ruang hidup masyarakat akan terhimpit dan terdesak oleh hilirisasi sektor pertambangan yang tidak mengakomodir hak kepemilikan lahan warga terutama warga yang menetap di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan dan petani.

Ketimpangan ekonomi akan terus terjadi dalam pusaran arus investasi yang begitu deras mengalir seiring dengan ancaman hilangnya keberlanjutan ruang hidup bagi generasi mendatang.

Keempat, pemerintah harus memiliki komitmen yang tegas untuk menerapkan green dan blue investation. Investasi yang tetap memihak pada kelestarian lingkungan di darat dan di laut, tetap memerhatikan karakteristik alam wilayah kepulauan, nilai sosial dan budaya masyarakat lokal serta urgennya  penguatan pengawasan.

Kitab suci telah mengingatkan sejak ribuan tahun silam bahwa kerusakan dapat terjadi di darat dan laut akibat ambisi keserakahan tangan-tangan manusia yang melampaui batas. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Selasa 28 November 2023.

Komentar

Loading...