Polda Maluku Utara Dinilai Tak Mampu, Akademisi Sarankan KPK Ambil Alih Kasus DD Taliabu

WhatsApp Image 2023 11 30 at 19.07.52
Abdul Kadir Bubu.

Ternate, malutpost.id -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017 silam yang ditangani Polda Maluku Utara.

Pasalnya, kasus tersebut ditangani selama 7 tahun namun belum sampai ke persidangan. Padahal, Polda Malut telah menetapkan mantan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (BPKD) Pulau Taliabu berinsial ATK alias Agusmawaty sebagai tersangka.

Anehnya, kasus tersebut pernah disupervisi oleh KPK bersama Kejaksaan RI dan Bareskrim Polri pada, 25 Oktober 2023 lalu.

"Menurut saya, KPK jangan hanya melakukan supervisi kasus, kalau boleh ambil alih saja, karena Polda sudah tidak mampu," kata Akademisi Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu kepada malutpost.id, Kamis (30/11/2023).

Berkas perkara kasus tersebut sudah dikembalikan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke penyidik Ditreskrimsus Polda Malut dengan beberapa petunjuk untuk dilengkapi.

Dosen Hukum Tata Negara Unkhair Ternate itu menilai, Polda Malut tidak mampu lagi menangani kasus koruspi dengan modus potongan DD di Kabupaten Pulau Taliabu itu.

Menurut Dade, sapaan Abdul Kadir Bubu, kasus potongan dana desa itu bukan perkara baru yang ditangani, tetapi sudah 7 tahun sejak tahun 2017.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...