(Catatan Untuk Fitra Booko)

Legal Otoritas: Langkah Taktis Intervensi Kekuasaan

Oleh: Yahya Alhaddad, S. Sos, Msi
(Caleg Kota Ternate Dapil Ternate Selatan dan Moti Dari Partai Perindo)

Artikel Fitra Booko bertajuk, “Dikotomi Hijrah: Dari Akademsi Ke Politisi” yang mempersoalkan mengapa saya hijrah dari akademisi ke dunia politik—bagi saya, dia sebenarnya tak begitu menyadari kenyataan faktual. Pada artikel (Hijrah) telah saya jelaskan bahwa, hijrah bukan sekedar suatu hal mendadak, bertahap, tetapi di sana ada makna perluasan dan upaya mempraktiskan pengetahuan pada ranah masyarakat maupun kekuasaan.

Upaya penyadartahuan kepada masyarakat bahwa, selama ini begitu banyak tipu muslihat, kebohongan dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab kita adalah memberitahu hal-hal yang benar menurut standar pengetahuan dan tanpa kewenangan sulit untuk memperoleh informasi serta memahami lebih jauh penyakit birokrasi—apalagi mengubahnya.

Sebenarnya ada juga beberapa artikel saya dua bulan terakhir ini yang merupakan tahap lanjut dari artikel “Hijrah” dan mungkin saja tidak diikuti oleh Fitra Booko. Dan yang dipersoalkannya telah saya jelaskan—bahkan melampaui apa yang dipikirkannya. Namun, saya agak tertarik untuk mempercakapkan dikotomi dan alasan-alasan sebagai bentuk penegasan mengapa pentingnya ide-ide sehat melakukan manuver di lingkaran kekuasaan.

Dikotomi ilmu pengetahuan merupakan sebuah paradigma yang selalu marak diperbincangkan dan tidak berkesudahan. Adanya dikotomi keilmuan akan berimplikasi pada dikotomi ilmu pengetahuan. Di satu pihak pengetahuan akademik hanya dapat memperdalam ilmu pengetahuan bila terus berada di belakang meja, namun kering di ranah praktis—kenyataan ini yang bagi saya adalah suatu dikotomi paling mendasar di lingkungan akademik.

Di pihak lain ilmu pengetahuan perlu dioperasionalkan pada ranah praktis—di sanalah pengetahuan akademik dan praktis bersetubuh lalu melahirkan fakta kebenaran, keadilan maupun kemakmuran. Jika dilihat dari sudut pandang secara utuh dan universal tidak ada istilah pemisahan atau dikotomi pengetahuan akademik dan praktis—dua dunia ini bersifat relasional dan sangat kondisional.

Seperti pertanyaan yang diajukan Fitra Booke…mengapa harus hijrah kalau masalah sosial (pengangguran, kemiskinan, kesejahteraan, kesetaraan ekonomi, kesehatan, lingkungan dll) sebenarnya potensial dapat diselesaikan dengan langkah-langkah akademis tanpa politis? Gagasan akademik sangat tidak mungkin dapat diterapkan apabila tidak ada intervensi. Tidak cukup menawarkan konsep di tengah tradisi rasional birokrasi dan system perpolitkan kita yang terlanjur mapan dan memelihara status quo.

Pertanyaannya tersebut kemudian dijelaskannya pada paragraf terakhir dengan sebuah pernyataan bahwa…sebuah system birokrasi dan system perpolitikan kita akan sehat (tidak mengalami kerusakan sekaligus pemberangusan yang ekstrim) manakala imaginatif kolektifnya system-sistem itu dibangun melalui ruang akademis dengan segala kerangka metodologis yang punya. Ini letak persoalan dikotomi di ruang akademik yakni teori dan praktis saling memisahkan diri yang selama dipupuk sebaik mungkin.

Pernyataannya Fitra Booko sebenarnya sudah saya jelaskan dalam artikel “Hijrah” bahwa, konsep hanya dapat diterapkan jika ada intervensi melalui legal otoritas. Kita dapat menelusuri jejak para intelektual yang berupaya melakukan intervensi terhadap kekuasaan sebagai model pembelajaran, misalnya Kautsky mengambil jalur parlementarisme, Indonesia kita kenal Syahrir, Hatta, Soekarno, Natsir dan di Kuba Fidel Castro yang berhasil membawa negaranya pada peringkat kesehatan terbaik dunia—mengalahkan Amerika Serikat. Ini adalah bukti bahwa betapa pentinganya “intelektual” perlu merebut legal otoritas sebagai langkah taktis intervensi kekuasaan.

Marx telah menemukan filsafat yang baru, yakni praktek berfilsafat baru (Althusser, 2007). Marxisme sendiri bukanlah sebuah filsafat praktis (yang baru), namun merupakan sebuah praktek berfilsafat (yang baru). Praktek berfilsafat ini sebagai dasar perkembangan masyarakat itu sendiri, di satu sisi, dan di sisi lain, praktik berfilsafat tersebut, dapat mengubah kehidupan. Melalui intervensi di tingkat kekuasaan baik secara konsepsi di satu sisi, dan praktikkan konsep-konsep yang diajukan sebagai bentuk perjuangan ketat, agar tidak tersumbat oleh ide-ide mapan kekuasaan.

Intervensi ini berbentuk ganda: intervensi bersifat teoritis…dan bersifat praktis di dalamnya fungsi-fungsi kategori-kategorinya. Fungsi ini sebagai garis pembatas antara pemikiran yang dinyatakan benar dan keliru…Efek dari garis batas ini ada dua macam: yang positif di mana garis batas itu membantu sebuah praksis tertentu, yaitu praktik saintifik, dan yang negatif di mana garis batas itu membela praktik saintifik melawan bahaya-bahaya dari gagasan tertentu yang dapat menyumbat misi negara kemakmuran.

Praktek berfilsafat (intervensi) mau tidak mau harus berpihak pada kelompok tertentu. Yang dimaksud kelompok terntu adalah memihak pada orang-orang lemah, orang-orang miskin, memecahkan kontradiksi dan memperjuangkan nasib mereka. Artinya invervensi yang merepresentasikan perjuangan rakyat, dengan kata lain, merepresensaikan politik orang-orang lemah yang tersingkir yang oleh Roem Topatimasng menyebutnya, “orang-orang kalah”.

Bagi saya secara politis, praktisnya kerja sama kolektif akan terwujud bila gagasan akademik dengan kerangka metodologinya menancapkan tarung kekuasaannya melalui legal otoritas—bukan sekedar ruang imaginatif. Mengapa pentingnya “intelektual” merebut legal otoritas adalah sebagai bentuk kerja sama yang menubuh antara birokrasi dan dengan pihak kampus. Harus diakui bahwa meskipun tidak mudah—tentu akan ada riak-riak ombak, kerikil yang terus menghambat suatu pergerakan.

Bukan seperti dijelaskan Fitra Booko bahwa dari kampus, dari belakang meja lalu memastikan tibanya kesejahteraan, penghapusan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau negara. Pandangan seperti ini pada akhirnya “intelektual” pun dalam perkembangannya terseret menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan secara tak langsung, misalnya Clifford Geertz melalui bukunya, Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyayi dijadikan referensi oleh kekuasaan dalam pembantaian terhadap masyarakat yang diduga sebagai anggota PKI. Andai saja kekuasaan dihuni oleh orang-orang berpikiran sehat, brilian dan progres, maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Saya akan teramat sangat bersetuju dengan pandangan Fitra Booko, jika saya adalah seorang Platonis—yang hanya dengan duduk manis di menara kampus dan cukup menonton drama kehidupan yang dimainkan oleh kekuasaan. Sayangnya, saya punya cukup pengalaman dan cukup memahami seluk-beluk dunia akademik. Fakta demikianlah membuka pintu hati saya untuk hijrah.(*)

Opini sudah terbit di koran Malut Post edisi, Rabu 6 Desember 2023

Komentar

Loading...