UMP Berlaku 1 Januari 2024, Disnaker Maluku Utara Wajibkan Ini Ke Semua Perusahaan

Rizal Rivai
Rizal Rivai

Ternate, malutpost.id -- Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi karyawan perusahaan akan berlaku per 1 Januari 2024. Disnaker Provinsi Maluku Utara berharap perusahaan secepatnya melakukan struktur skala upah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Pengawasan, Disnaker Malut  Rizal Rivai menjelaskan, mengacu pada Permenaker nomor 1 tahun 2017, perusahaan didorong agar membuat sendiri upahnya untuk pekerja yang lebih dari satu tahun berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, kemampuan dan waktu kerja.

"Perintah dari Undang-undang cipta kerja yang baru, struktur skala upahnya di dorong ke perusahaan agar bikin struktur skala upah. Karena, kita punya peraturan yang baru PP 36 dan 31 yang baru direvisi itu meminta demikian, UMP kita sudah tidak lagi sektoral, tidak lagi sektor tambang, pertanian, perhubungan dan perbankkan tapi satu upah saja," kata Rizal, kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Rizal mengatakan perusahaan wajib membuat dan menyamapaikan kepada pekerja melalui surat keputusan ke setiap tenaga kerja.

"Ini didorong karena kita sudah menganut sistem satu upah, upah minimum itu. Upah minimum kita Rp 3,2 juta untuk tahun 2024, sebelumnya tahun 2023 ini hanya Rp 2,9 juta lebih," katanya.

Kenaikan upah, kata Rizal, dihitung berdasarkan laju inflasi serta pertubuhan ekonomi. Ia berharap, perusahaan mampu menerapkan struktur skala upah untuk mengatur jenjang skala upah dan struktur upah.

"Kepada perusahaan saya harapkan bisa menerapkan UMP dengan baik, tidak ada lagi penangguhan upah, tidak ada lagi perselisihan yang menyangkut dengan UMP. Karena UMP jadi pengaman, berlaku bagi pekerja," tegasnya. "Terkait ini kita akan terus melakukan monitoring," pungkasnya. (mg-12)

Komentar

Loading...