Malutpost.id, JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Juni 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp131,84 triliun, atau sekitar 45 persen dari target nasional yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Angka ini mencerminkan peran penting KUR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Gambar Istimewa : espos.id
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari total penyaluran tersebut, sekitar 60 persen diarahkan ke sektor produksi, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tak hanya itu, jumlah debitur baru yang terserap mencapai 1.007.101 orang, dengan nilai graduasi KUR menembus Rp1,1 triliun, menandakan keberhasilan program ini dalam mendorong UMKM naik kelas.
Skema Baru untuk Petani Tebu Rakyat
Salah satu terobosan terbaru adalah skema KUR khusus untuk petani tebu rakyat, yang kini dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta, baik sebagai individu maupun kelompok. Fasilitas ini tidak hanya melibatkan petani, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan pabrik gula, termasuk BUMN seperti Sugarco, sebagai off-taker.
“Kita berharap program ini mampu mempercepat revitalisasi lahan tebu dan meningkatkan produktivitas nasional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 3 Juli 2025. Menurutnya, banyak lahan tebu yang selama ini digunakan melebihi umur optimalnya, dan revitalisasi melalui KUR diharapkan bisa memperbarui dan meningkatkan hasil panen secara signifikan.
KUR untuk Sektor Perumahan: UMKM Bisa Bangun Rumah
Pemerintah juga memperluas cakupan KUR ke sektor perumahan, terutama bagi pelaku UMKM konstruksi. Kini, batas maksimal kredit dinaikkan hingga Rp5 miliar untuk usaha dengan modal maksimal Rp5 miliar atau omzet hingga Rp50 miliar. Dengan dana tersebut, pelaku UMKM diperkirakan bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36 dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.
Tak hanya untuk pembangunan, KUR individu juga tersedia untuk keperluan renovasi rumah, baik sebagai tempat tinggal maupun usaha, seperti homestay, warung, atau kos-kosan. Pemerintah telah menyiapkan plafon khusus sebesar Rp13 triliun untuk program ini, ditambah alokasi plafon tambahan hingga Rp117 triliun untuk sektor perumahan secara keseluruhan.
Untuk mendukung daya beli dan daya saing pelaku usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga tetap sebesar 5 persen. Artinya, jika bank menetapkan bunga 11 persen, maka pelaku UMKM hanya akan membayar 6 persen saja. Skema ini berlaku fleksibel, tergantung bunga dasar dari bank Himbara maupun bank swasta yang bersangkutan.
KUR Juga Diperluas untuk Pekerja Migran
Dalam upaya memberdayakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah juga menyediakan KUR khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menariknya, skema ini tidak membutuhkan agunan, namun tetap memberikan plafon hingga Rp100 juta. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan keberangkatan maupun pelatihan kerja, memberikan peluang besar bagi calon PMI untuk memulai karier internasional dengan modal yang lebih ringan dan aman.
Langkah-langkah terbaru pemerintah dalam memperluas dan memperkuat penyaluran KUR di tahun 2025 membuktikan keseriusan dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan sektor produktif. Dari petani tebu, pengusaha konstruksi perumahan, hingga pekerja migran, semua mendapatkan perhatian melalui berbagai skema pembiayaan yang lebih inklusif. Dengan total penyaluran yang telah mencapai Rp131,84 triliun, KUR semakin menjadi tulang punggung pembiayaan rakyat dan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai lini masyarakat.
