Malutpost.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan gebrakan baru di dunia keuangan dengan mengembangkan Payment ID, sebuah sistem identitas keuangan nasional. Inisiatif ini merupakan bagian dari cetak biru pengembangan sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang bertujuan menyatukan data transaksi keuangan masyarakat dalam satu identitas terstandarisasi.
Payment ID dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber transaksi, mulai dari rekening bank, dompet digital, hingga pembayaran online dan pajak. BI berharap sistem ini dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, akurat, dan transparan.
Saat ini, implementasi Payment ID masih dalam tahap awal dan baru menyasar penyaluran bantuan sosial non-tunai. BI menargetkan implementasi nasional secara penuh pada tahun 2029.
Payment ID adalah identitas unik yang dihasilkan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap individu akan memiliki Payment ID tersendiri, terdiri dari 9 karakter dengan pola konsonan-vokal-konsonan, disertai angka. BI mengklaim sistem ini dapat menghasilkan 9 miliar kombinasi berbeda, meminimalisir duplikasi dan mudah diingat.
Dengan Payment ID, data rekening bank dan dompet digital seseorang akan terkonsolidasi, mencerminkan profil keuangan lengkap. Hal ini akan mempermudah lembaga keuangan menilai kelayakan kredit calon nasabah.
Kehadiran Payment ID memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi. BI menegaskan penggunaan Payment ID bersifat internal, hanya dapat diakses oleh pihak yang bekerja sama dan atas persetujuan pemilik data. Sistem ini akan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dengan akses informasi berdasarkan izin eksplisit pemilik data.
BI juga mewajibkan penyedia jasa pembayaran meningkatkan kompetensi keamanan siber dan sumber daya manusia untuk mencegah penyalahgunaan data.
Payment ID diyakini membuka peluang baru dalam sistem pembayaran nasional, termasuk pengajuan kredit, bantuan sosial, analisis makroekonomi, dan perumusan kebijakan moneter.
Pengamat menilai keberhasilan implementasi Payment ID bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi keuangan masyarakat, dan pengawasan ketat terhadap perlindungan data pribadi. Jika tidak dipenuhi, sistem ini berisiko membuka celah pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data.
Dengan waktu implementasi nasional yang masih panjang, masyarakat diharapkan dapat memahami sistem ini lebih dalam. Pemerintah dan regulator diharapkan terus menyempurnakan desain dan kebijakan pendukungnya demi menciptakan sistem identitas keuangan yang adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak.
