Malutpost.id, Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan diplomatik tegas terkait insiden penembakan WNI oleh aparat UPF Timor Leste di NTT. Desakan ini muncul setelah Paulus Taek Oki (60), seorang WNI asal NTT, terluka akibat tembakan dalam insiden di Desa Inbate, Timor Tengah Utara (TTU).
Sarifah menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyayangkan kejadian tersebut. Ia mendesak pemanggilan segera Duta Besar Timor Leste di Jakarta untuk menyampaikan protes resmi atas insiden yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan keselamatan warga negara.
Legislator PDIP itu menyoroti bahwa insiden ini dipicu oleh pemasangan patok batas secara sepihak oleh UPF Timor Leste di titik sengketa Pilar 36, yang melanggar kesepakatan bilateral. Menurutnya, tindakan ini merupakan provokasi yang tidak dapat dibiarkan.
Selain protes diplomatik, Sarifah juga mendorong percepatan perundingan perbatasan yang masih menyisakan beberapa segmen belum disepakati, termasuk wilayah Noel Besi-Citrana (Naktuka) tempat insiden terjadi. Ia juga menuntut pertanggungjawaban aparat UPF yang menembak warga, penguatan pengawasan TNI-Polri di titik rawan sengketa, pendampingan penuh kepada korban dan keluarga, serta pembentukan tim pencari fakta bersama.
Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya menyatakan bahwa pemasangan patok sepihak tersebut melanggar kesepakatan bilateral. Penolakan warga terhadap pemasangan patok inilah yang kemudian berujung pada aksi penembakan oleh aparat UPF Timor Leste.
Menanggapi insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili telah meminta klarifikasi kepada pemerintah Timor Leste. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Mulachela, mengonfirmasi bahwa KBRI telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Timor Leste untuk mendapatkan penjelasan terkait insiden tersebut.
