KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kritik keras ini didasarkan pada pengalaman pahit para ulama dan warga NU selama masa Orde Baru.
🚫 Alasan Penolakan: Perlakuan Tidak Adil terhadap NU
Gus Mus, yang juga pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, mengungkapkan bahwa di masa kepemimpinan Soeharto, banyak ulama pesantren dan Nahdlatul Ulama yang diperlakukan secara tidak adil.
Beliau memberikan beberapa contoh spesifik mengenai perlakuan tersebut:
- Banyak kiai yang “dimasukin sumur” (menghilang atau disiksa).
- Papan nama NU dilarang dipasang dan banyak yang dirobohkan.
- Kiai dipaksa bergabung dengan Golkar, seperti yang dialami adiknya, Kiai Adib Bisri, hingga Kiai Adib harus keluar dari status PNS.
- Kiai Sahal Mahfudh pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah untuk diminta menjadi penasihat, namun Kiai Sahal menolak.
Gus Mus menegaskan, jika ada warga NU yang setuju dengan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, hal itu menunjukkan adanya kekurangan pemahaman sejarah mengenai tragedi yang menimpa para kiai, santri, dan warga NU di era Orde Baru.
📜 Perspektif Ulama dan Keikhlasan Beramal
Gus Mus juga menyinggung tentang banyaknya ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar namun keluarganya memilih untuk tidak mengusulkan gelar pahlawan. Alasannya adalah untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum di mata Allah.
Konteks Usulan dan Pro Kontra
Nama Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional yang diserahkan kepada Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, pada 21 Oktober.
Usulan ini sontak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat:
- Pihak Menolak: PDIP dan koalisi masyarakat sipil.
- Pihak Mendukung: Gerindra dan NasDem, yang menilai Soeharto berjasa besar bagi negara.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa semua nama yang diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat yang ditentukan. Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak semua pihak untuk menghormati jasa pemimpin terdahulu dan memandang polemik ini sebagai bagian lumrah dari aspirasi dalam kehidupan berdemokrasi. sumber : https://rakyatnesia.com/
