Malutpost.id, Jakarta – Ibu Kota bersiaga. Sebanyak 1.392 personel gabungan dari berbagai kesatuan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang menolak nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Demonstrasi ini terpusat di kawasan Jakarta Pusat pada Senin, 29 Desember 2025.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan pengerahan ribuan aparat ini bertujuan untuk memastikan jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif. "Kami menurunkan 1.392 personel gabungan untuk melayani kegiatan ini," ujar Susatyo dalam keterangan tertulis yang diterima Malutpost.id.
Berdasarkan data pemberitahuan yang diterima pihak kepolisian, aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Provinsi DKI Jakarta bersama beberapa elemen massa buruh lainnya. Titik-titik kumpul utama diperkirakan berada di sekitar kawasan Gambir, Gedung DPR, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana juga akan ada pengamanan sidang terkait dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi.
Susatyo juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis. "Kami mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas," tegasnya.
Ia memastikan, personel yang bertugas tidak akan dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Para orator juga diminta untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari provokasi. "Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama," imbuh Susatyo.
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional. Masyarakat yang berencana melintasi area sekitar Monas dan Jakarta Pusat diimbau untuk mencari jalur alternatif. "Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi," jelas Susatyo.
Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang direncanakan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Senin (29/12) dan Selasa (30/12). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dijadwalkan akan memusatkan aksinya di Istana Negara, Jakarta, dengan sejumlah tuntutan utama.
Tuntutan tersebut meliputi penolakan terhadap nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026, desakan untuk pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang dianggap layak di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya telah menyampaikan penolakan tegas terhadap nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Menurut Iqbal, salah satu alasan utama penolakan ini adalah ketidakmasukakalan jika biaya hidup di Ibu Kota dianggap lebih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah penyangga seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
