Malutpost.id, Jakarta Pusat bersiap menghadapi potensi kepadatan dan dinamika aksi unjuk rasa penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Sebanyak 2.617 personel gabungan dari kepolisian dan instansi terkait telah disiagakan untuk mengawal demonstrasi buruh yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (30/12) ini. Pengerahan aparat ini bertujuan memastikan jalannya kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa ribuan personel tersebut bertugas memfasilitasi dan mengamankan jalannya demo. "Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar Susatyo dalam keterangan resmi yang diterima malutpost.id. Ia menambahkan, penekanan utama dalam pengamanan adalah pendekatan humanis dan profesional, tanpa pembekalan senjata api kepada petugas di lapangan.
Aksi protes ini diorganisir oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa buruh lainnya. Mereka berencana memusatkan kegiatan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai bentuk penolakan tegas terhadap penetapan UMP 2026 yang dinilai belum memenuhi harapan.
Susatyo secara khusus mengingatkan para peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan publik. "Kami mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas," tegasnya. Ia juga menyerukan kepada para orator untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak memprovokasi massa. "Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama," tambahnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan, pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional, menyesuaikan dengan jumlah massa di lapangan. Masyarakat yang berencana melintasi area sekitar Monas dan Gambir diimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. "Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi," pungkas Susatyo.
