Malutpost.id, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyambut baik inisiatif Komisi II DPR RI untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) guna memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Tito, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengingat urgensi dan kompleksitas isu-isu di kawasan perbatasan.
Tito menekankan bahwa dukungan parlemen melalui Panja ini krusial. Tim Panja Komisi II DPR RI sendiri telah melakukan kunjungan langsung ke berbagai titik perbatasan, dan dari hasil observasi lapangan, mereka mengidentifikasi beragam tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif dari seluruh pihak terkait.
Dalam konteks ini, Tito menggarisbawahi peran vital BNPP sebagai koordinator utama dalam menuntaskan berbagai permasalahan di perbatasan. Fungsinya meliputi penyelesaian sengketa batas negara, serta mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan yang inklusif dan merata, lanjut Tito, tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga memperkokoh semangat nasionalisme mereka.
"Jika masyarakat di perbatasan makmur dan sejahtera, dengan nasionalisme yang tinggi, maka akan sulit bagi negara lain untuk melakukan infiltrasi," tegas Tito. Ia menambahkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan yang sangat kompleks, baik di daratan maupun di lautan. Secara darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di laut, cakupan perbatasan kita membentang dengan sepuluh negara berbeda.
Melihat urgensi dan skala tugas BNPP, Komisi II DPR RI mengusulkan agar badan ini diberikan kewenangan yang lebih imperatif. Mendagri menjelaskan bahwa fungsi koordinasi yang selama ini dijalankan BNPP seringkali menemui kendala, mengingat setiap kementerian atau lembaga memiliki fokus dan domain kewenangan masing-masing.
“Lembaga koordinatif bukanlah tugas yang mudah,” ujar Tito. “Kita harus mengkoordinasikan berbagai Kementerian/Lembaga yang setara, serta pemerintah daerah, yang semuanya memiliki prioritas masing-masing.”
