Banjir dahsyat ini dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah hulu, menyebabkan debit air sungai meningkat drastis. Tekanan air yang tidak tertahan kemudian mengakibatkan jebolnya tanggul di dua lokasi krusial, yakni Dukuh Solowere dan Dukuh Selodoko. Akibatnya, air meluap dengan cepat dan merendam permukiman warga serta lahan pertanian.

Berdasarkan data kaji cepat yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, bencana ini telah menimpa empat kecamatan dengan total delapan desa yang terdampak parah. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kecamatan Guntur (Desa Trimulyo, Sidoharjo, Turirejo, dan Sumberejo), Kecamatan Karangtengah (Desa Ploso), Kecamatan Wonosalam (Desa Lempuyang), serta Kecamatan Kebonagung (Desa Solowire dan Sarimulyo).

Data sementara menunjukkan bahwa total 1.070 kepala keluarga atau sekitar 4.280 jiwa merasakan dampak langsung dari banjir ini. Dari jumlah tersebut, 583 warga telah dievakuasi dan kini menempati berbagai titik pengungsian. Mereka tersebar di Masjid Babu Rohim dan mushola Dukuh Solondoko, Masjid Rodhotul Janah dan mushola Dukuh Solowere, Balai Desa Telogorejo, Koperasi Merah Putih Desa Bumiharjo, serta Kantor Kecamatan Guntur. Layanan kesehatan juga terus disediakan untuk para pengungsi yang membutuhkan.

Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga menimbulkan kerugian material yang signifikan. Sedikitnya 1.230 unit rumah dilaporkan rusak, dengan empat di antaranya mengalami kerusakan berat. Fasilitas umum juga tak luput dari terjangan air, meliputi 10 unit fasilitas pendidikan dan 15 unit tempat ibadah. Lebih lanjut, sekitar 194 hektare lahan sawah yang menjadi mata pencarian utama warga turut terendam, mengancam potensi gagal panen.

Menanggapi situasi darurat ini, BPBD Kabupaten Demak bersama instansi terkait telah bergerak cepat melakukan berbagai upaya penanganan. Langkah-langkah yang diambil meliputi kaji cepat, evakuasi warga, koordinasi lintas sektor, penyiapan lokasi pengungsian yang layak, hingga distribusi bantuan logistik dan layanan kesehatan. Petugas juga berupaya memperkuat tanggul sementara dengan karung pasir serta terus melakukan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hilang. Sebuah posko lapangan darurat telah didirikan di Koperasi Merah Putih Desa Bumiharjo untuk mengoordinasikan bantuan.

Pemerintah daerah saat ini tengah memproses penetapan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan bencana. Hingga laporan ini disusun, fokus utama evakuasi masih berada di wilayah Desa Trimulyo yang mengalami dampak paling parah. Kebutuhan dasar para pengungsi, seperti makanan dan akses layanan kesehatan, menjadi prioritas utama yang terus dipenuhi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan. Kondisi tanggul yang masih rentan dan debit air yang tinggi dinilai berisiko memicu dampak lanjutan yang lebih luas. Kebutuhan mendesak di lokasi terdampak saat ini mencakup logistik, air bersih, obat-obatan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, serta peralatan kebersihan. Selain itu, penguatan tanggul di sepanjang aliran Sungai Tuntang menjadi prioritas jangka panjang guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Menyikapi kehebohan yang meluas, Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kesuma Jaya menyatakan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat merespons informasi tersebut. "Kami langsung menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial dengan melakukan penyelidikan secara cepat dan terukur," terang Kompol Kesuma Jaya pada Jumat (3/4). Ia menambahkan, langkah ini diambil guna memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah timbulnya persepsi negatif, terutama di wilayah pariwisata seperti Nusa Penida yang sangat bergantung pada citra positif.

Dari hasil penyelidikan yang intensif, kepolisian berhasil mengungkap bahwa insiden kontroversial tersebut terjadi pada Selasa, 24 Maret, sekitar pukul 17.00 WITA. Lokasinya berada di sebuah gubuk kosong yang terletak di pinggir pantai, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Dua individu yang teridentifikasi sebagai pelaku adalah AE (22) dan DK (31), keduanya merupakan warga pendatang yang sementara berdomisili di Desa Ped. Keterangan lebih lanjut menyebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan terhadap hewan peliharaan mereka sendiri yang ditemukan sudah dalam kondisi mati.

Setelah dimintai klarifikasi, kedua pelaku mengakui perbuatan mereka. Mereka juga menyatakan penyesalan mendalam serta menyadari bahwa tindakan dan unggahan video tersebut telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, AE dan DK telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas dampak yang ditimbulkan. Pihak kepolisian juga telah memberikan peringatan tegas kepada keduanya agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Mengakhiri keterangannya, Kompol Kesuma Jaya turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah menyebarkan konten yang belum tentu dipahami secara utuh, serta selalu mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan, baik terhadap ketertiban umum maupun citra daerah," pungkasnya. Imbauan ini ditekankan untuk menjaga harmoni sosial dan reputasi Nusa Penida sebagai destinasi wisata unggulan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di Jakarta. Andrie diserang pada Kamis malam, 12 Maret, usai menghadiri sebuah acara di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Akibatnya, ia menderita luka serius di sekujur tubuh, terutama pada tangan, wajah, dada, serta bagian mata. Dalam perkembangan kasus, empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan penanganan perkaranya dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI. Namun, hingga kini, motif di balik penyerangan brutal tersebut masih menyisakan tanda tanya besar dan belum diungkap ke publik.

Tak berselang lama, insiden serupa terjadi di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal sepulang salat Subuh pada Senin, 30 Maret. Berdasarkan rekaman video yang beredar, korban terlihat kesakitan setelah diserang oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku, namun identitas maupun motif penyerangan belum dijelaskan secara rinci kepada masyarakat oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni.

Di ujung timur, tepatnya di Bangka Belitung, aktivis lingkungan Muhammad Rosidi juga diduga menjadi korban penyiraman air keras pada Senin malam, 30 Maret, di Toboali. Serangan dilakukan oleh pelaku yang melemparkan cairan asam ke arah korban saat berada di dalam mobil, mengakibatkan Rosidi mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Ia menilai pola penyerangan ini sangat mengkhawatirkan, terutama jika menyasar pihak-pihak yang kritis. "Ini jelas teror terstruktur, bukan hanya buat aktivis, tetapi juga buat kita semua. Ini benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Sahroni, seperti dikutip dari malutpost.id.

Rentetan kasus penyiraman air keras ini menunjukkan adanya pola yang meresahkan dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi serta keselamatan warga. Dengan motif yang seringkali belum terungkap atau tidak dijelaskan secara transparan, publik menuntut tindakan tegas dan investigasi menyeluruh dari aparat penegak hukum. Kekhawatiran akan siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya semakin meningkat, menegaskan urgensi bagi pihak berwenang untuk segera mengungkap dalang di balik teror air keras yang kini meluas di Nusantara.

Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, mengidentifikasi para tersangka baru tersebut. Mereka adalah Denny Wiraatmaja alias Koko dan Ika Novita Sari alias Mami Ika, yang keduanya berperan sebagai pengendali utama jaringan. Sementara itu, tersangka ketiga, Andry Yulianto, ditangkap atas perannya sebagai apoteker yang bertanggung jawab meracik dan mengelola peredaran narkotika di THM Whiterabit.

Dalam operasi penangkapan yang signifikan ini, penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3,8 miliar. Dana tersebut ditemukan tersimpan rapi dalam sebuah brankas di kediaman Ika Novita, mengindikasikan skala operasional jaringan narkoba yang cukup besar.

Eko Hadi Santoso menjelaskan lebih lanjut mengenai peran masing-masing tersangka. Denny alias Koko diketahui memerintahkan tersangka Erwin alias Ewing, yang sebelumnya telah ditangkap, untuk mendistribusikan narkoba di Whiterabit dengan imbalan mencapai Rp15 juta. Setelah penggerebekan Whiterabit dan penangkapan anak buahnya, Denny sempat melarikan diri. Namun, sebelum kabur, ia berupaya menghilangkan jejak dengan memusnahkan 70 butir ketamin dan pods narkotik di Whiterabit cabang Golf Island PIK.

Lebih jauh, terungkap bahwa Denny alias Koko beroperasi di bawah kendali langsung "Mami Ika" dan memanfaatkan Andry sebagai apoteker di THM White Rabbit Golf Island PIK. Mami Ika sendiri mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, dikenal dengan sebutan ‘Charlie’. Sosok ‘Charlie’ ini tak lain adalah buronan Bareskrim Polri yang telah lama dicari, Andre Fernando alias The Doctor.

Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian tindakan tegas Bareskrim Polri. Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim telah menggerebek kelab malam di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3) dini hari. Dalam operasi senyap tersebut, lima orang berhasil diamankan, mulai dari pelayan hingga bandar narkoba.

Kelima tersangka yang ditangkap pada penggerebekan awal meliputi Farid Ridwan (38) dan Erwin Septian alias Ewing (36) yang berperan sebagai bandar narkoba. Sementara tiga tersangka lainnya, yakni Rully Endrae (41), Memo Hasian Nababan alias Sean (27), dan Rizky Fridayanti alias Kiki (23), merupakan pegawai dari kelab malam tersebut. THM ini sendiri bukan kali pertama terjerat kasus peredaran narkoba; tercatat pernah digerebek sebelumnya terkait masalah serupa, menunjukkan pola operasional yang berulang. Penyelidikan atas jaringan ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap mata rantai yang lebih luas.

Pelaksana Tugas Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menegaskan bahwa "Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag:7.6, tanggal: 02-Apr-02 05:48:16 WIB, dinyatakan telah berakhir." Pernyataan ini disampaikan melalui pesan singkat kepada malutpost.id, mengonfirmasi pencabutan status siaga setelah pemantauan intensif.

Gempa tektonik dengan magnitudo 7,6 tersebut berpusat di laut, tepatnya di tenggara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kedalaman dan mekanisme gempa ini memicu potensi tsunami yang kemudian dipantau secara intensif oleh BMKG.

Guncangan dahsyat gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 10 hingga 20 detik di Kota Bitung dan sekitarnya. Tak hanya itu, getaran signifikan juga terasa hingga Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang sontak membuat masyarakat panik dan berhamburan keluar dari rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Dampak gempa juga dilaporkan menyebabkan kerusakan fisik. Satu unit tempat ibadah berupa gereja di Kecamatan Pulau Batang Dua mengalami kerusakan. Selain itu, dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan, juga tercatat mengalami kerusakan. Sementara itu, di Kota Bitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih terus melakukan pendataan komprehensif untuk mengidentifikasi seluruh kerugian dan dampak yang ditimbulkan.

Sebelumnya, sistem peringatan dini BMKG sempat mendeteksi adanya gelombang tsunami dengan ketinggian yang relatif kecil. Tercatat gelombang setinggi sekitar 0,3 meter terdeteksi di wilayah Halmahera Barat pada pukul 06.08 WIB, dan gelombang setinggi 0,2 meter di Bitung pada pukul 06.15 WIB. Meskipun ketinggian gelombang tersebut tidak terlalu signifikan, kewaspadaan tetap menjadi prioritas mengingat potensi gelombang susulan yang mungkin terjadi pasca-gempa besar.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi untuk tiga terdakwa, Muhlis Hanggani Capah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA, Eddy Kurniawan Winarto selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata, dan Muhammad Chusnul selaku Inspektur Perkeretaapian, menghadirkan Danto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub. Bersaksi secara virtual, Danto mengungkapkan bahwa Budi Karya, saat menjabat Menhub, memintanya menggalang dana sebesar Rp5,5 miliar dari para kontraktor. Dana tersebut, menurut Danto, dialokasikan untuk kepentingan pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut.

"Waktu itu, beliau meminta bantuan untuk Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas yang sebelumnya sudah berjalan. Beliau (Budi Karya) meminta kepada saya, kebetulan ada juga Pak Dirjen, bilang ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi lagi pusing cari dananya. Tolong dibantu," jelas Danto di hadapan majelis hakim.

Danto melanjutkan, persoalan pengumpulan dana ini kemudian dibahas dalam rapat bersama sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hasil rapat menyepakati bahwa setiap PPK wajib menyetor Rp500 juta, yang diduga didapatkan dari masing-masing kontraktor di bawah koordinasi mereka. "PPK meminta kontraktor membayar langsung. Jadi kontraktor dipanggil PPK. PPK menyuruh kontraktornya masing-masing untuk mentransfer. Benar (uang yang di Medan untuk pemenangan Pilgub)," tegas Danto.

Menanggapi kesaksian Danto, Budi Karya Sumadi yang hadir secara virtual, dengan lantang membantah tuduhan tersebut. "Pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobby itu salah dan tidak benar. Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto melakukan itu Yang Mulia. Saya tak pernah mengarahkannya. Insyaallah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang," ujar BKS penuh penekanan.

Hakim Khamozaro mencecar Budi Karya dengan berbagai pertanyaan, mengingat detail kesaksian Danto yang cukup rinci. "Coba pikir-pikir dulu, tak mungkin saksi begitu detail dalam menerangkan ini di berita acara. Benar atau tidak ada arahan dari anda untuk pemenangan tender dan pengumpulan uang dari PPK?" tanya Khamozaro. Budi Karya tetap pada pendiriannya dengan menjawab "tidak".

Di sisi lain, Advent Kristanto Nababan, Penasihat Hukum terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, mengungkapkan bahwa kliennya merasa terjebak dalam skenario internal Kementerian Perhubungan. Menurut Advent, ada "jenjang relasi kuasa" dari menteri hingga PPK. Ia menyebutkan bahwa saksi Danto dan Harno (Direktur Sarana Perkeretaapian, yang disebut dalam persidangan) mengaku diperintahkan Budi Karya untuk mengatur pemenangan tender sekaligus meminta uang dari kontraktor untuk dana Pilpres dan Pilgub Sumut.

Daniel Heri Pasaribu, penasihat hukum Eddy lainnya, turut menanyakan kepada Budi Karya mengenai arahan untuk memenangkan tender pengerjaan rel kereta api oleh PT Waskita Karya. "Saksi Harno selaku Direktur Sarana Perkeretaapian bahwa paket di Medan itu ada arahan dari Bapak untuk memenangkan PT Waskita Karya karena PT tersebut pernah rugi Rp1 triliun di Palembang, Sumsel. Apakah betul ada arahan menteri untuk menangkan PT Waskita Karya?" tanya Daniel.

Lagi-lagi, Budi Karya membantah. "Seperti yang saya sampaikan tadi, saya tak pernah memerintahkan Harno untuk memenangkan Waskita Karya. Tidak pernah. Karena saya hanya mengenal direkturnya saja," tegas mantan Menhub di era Presiden Joko Widodo itu.

Mengingat jaringan virtual Budi Karya yang tidak stabil selama persidangan, Hakim Khamozaro akhirnya memerintahkan agar Budi Karya hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Medan pada 8 April mendatang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh Malutpost.id.

Industri penyiaran nasional kini menghadapi tantangan serius, terutama dengan melebarnya jurang antara media konvensional dan platform digital. Kondisi ini menuntut hadirnya regulasi yang progresif dan adaptif, demi menciptakan ekosistem penyiaran yang adil dan setara bagi semua pemain. Tanpa landasan regulasi yang kuat, media lokal berisiko terpinggirkan, kalah bersaing dengan dominasi konten asing yang belum tentu selaras dengan identitas dan nilai-nilai kebangsaan.

Ubaidillah, Ketua KPI Pusat, menegaskan bahwa penguatan sektor penyiaran harus sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden. Ini mencakup upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui sajian konten yang bermutu. "Penyiaran nasional bukan sekadar hiburan semata, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan kemandirian bangsa serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kedaulatan informasi yang sehat," ujar Ubaidillah.

Lebih lanjut, Ubaidillah menekankan urgensi ekosistem penyiaran yang adil bagi seluruh pelaku industri. Ia menyatakan, "Di usia yang ke-93 ini, penyiaran nasional harus mampu menjadi benteng pertahanan budaya dan informasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak dilakukan agar keadilan regulasi dan ekonomi dapat terwujud demi mendukung ketahanan nasional kita. Termasuk mewujudkan poin-poin dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan manusia dan menjadi mitra strategis pemerintah demi mewujudkan Indonesia Emas 2045."

Seiring dengan dinamika zaman, KPI mendorong lembaga penyiaran untuk tidak hanya bertahan, melainkan aktif bertransformasi. Industri ini dituntut untuk lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, kreatif dalam menyajikan konten, serta inovatif dalam strategi distribusi informasi. Tujuannya jelas: agar tetap relevan dan menarik bagi audiens muda, khususnya Generasi Z.

Lebih dari sekadar teknologi, penyiaran yang kreatif dan inovatif juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kreatif, sebuah agenda penting nasional. Melalui konten inspiratif, penyiaran berpotensi besar untuk mengangkat potensi lokal dan memperkokoh identitas budaya. Dengan demikian, ketahanan nasional tidak hanya terwujud dari aspek keamanan fisik, tetapi juga dari ketahanan mental dan spiritual masyarakat.

Dalam konteks perlindungan anak, KPI juga menyambut baik implementasi PP Tunas, sebuah regulasi yang mengatur penundaan akses bagi anak di bawah 16 tahun terhadap platform media digital berisiko tinggi. Aturan ini, menurut KPI, membuka peluang emas bagi televisi dan radio untuk menyajikan konten edukatif dan menghibur yang sesuai dengan fase tumbuh kembang anak, guna mempersiapkan mereka sebagai Generasi Emas 2045.

"Sampai tiba waktunya mereka siap untuk mengakses media platform digital," pungkas Ubaidillah. Peringatan Harsiarnas ke-93 ini menjadi penanda seruan bagi seluruh pemangku kepentingan penyiaran untuk terus berkolaborasi dan berinovasi. KPI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri, memastikan pemerataan informasi hingga ke pelosok, serta menjaga agar frekuensi publik dimanfaatkan optimal demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan bangsa.

Sekretaris NCB Interpol, Brigjen Untung Widyatmoko, dalam konferensi pers di Mapolda Bali pada Selasa (31/3) mengungkapkan, "Stevens Lyons tiba di Bali bersama dua orang rekannya, yaitu Stephen Larwood dan Lewis Wang." Meskipun kedua nama terakhir tidak masuk dalam daftar red notice Interpol, Kepolisian Spanyol (Guardia Civil) menduga kuat mereka adalah bagian dari komplotan kriminal berbahaya yang dipimpin Lyons.

Brigjen Untung menambahkan bahwa pencarian terhadap Stephen Larwood dan Lewis Wang terus dilakukan. "Dua orang ini masih kami cari, karena berdasarkan keterangan rekan-rekan kami dari Spanyol, mereka termasuk anggota komplotan kriminal berbahaya," tegasnya. Dugaan kuat mengarah bahwa keduanya masih berada di Bali, terbukti dari pantauan perlintasan imigrasi yang menunjukkan mereka belum meninggalkan pulau tersebut. Selain itu, barang bukti terkait kejahatan Lyons juga diduga kuat dibawa oleh kedua rekannya.

Stevens Lyons, warga negara Inggris, ditangkap setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu (28/3). Ia dikenal sebagai buronan Interpol kelas kakap yang terlibat dalam serangkaian kejahatan transnasional, meliputi perdagangan narkotika, pencucian uang, hingga kasus pembunuhan di Spanyol.

Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya, menjelaskan bahwa Lyons merupakan pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar yang beroperasi di bidang perdagangan narkotika dan pencucian uang di wilayah Spanyol dan Inggris Raya. Penangkapan Lyons, lanjut Daniel, merupakan hasil kerja sama erat antarinstansi lintas negara, termasuk NCB Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter), Polda Bali, Imigrasi, serta negara-negara yang terkait dengan kejahatan tersangka.

Dirreskrimum Polda Bali Kombes I Gede Adhi Mulyawarman menambahkan, pengungkapan kasus Lyons adalah bagian dari Operasi Armour Room. Ini merupakan investigasi gabungan yang diinisiasi oleh Sentral Operativa EHOGuardia Civil Spanyol dan Kepolisian Skotlandia. Operasi ini merupakan rangkaian penangkapan yang telah dilakukan di Eropa, termasuk 33 penangkapan di Skotlandia dan 12 penangkapan di Spanyol, menunjukkan skala jaringan kriminal yang berhasil diungkap.

Penemuan uang dolar ini menambah daftar panjang barang bukti yang telah dikumpulkan Kejagung. Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan di 14 titik berbeda, mencakup wilayah Jakarta, Jawa Barat, hingga Kalimantan. Dari operasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan berbagai dokumen krusial terkait perkara, sejumlah kendaraan, hingga alat berat yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal Samin Tan.

Anang merinci bahwa dari total 14 lokasi, sepuluh di antaranya berada di ibu kota, meliputi kantor pusat PT AKT, sejumlah kantor yang memiliki afiliasi dengan perusahaan tersebut, serta beberapa kediaman pribadi Samin Tan dan para saksi kunci dalam kasus ini. Sementara itu, tiga lokasi lainnya yang menjadi sasaran penggeledahan berfokus pada area aktivitas tambang ilegal Samin Tan di Kalimantan Tengah, dan satu lokasi di Kalimantan Selatan.

"Proses penggeledahan telah rampung. Saat ini, tim sedang merinci, mengkompilasi, dan mendata seluruh temuan untuk kemudian diajukan proses penyitaan secara resmi," jelas Anang. Kasus ini bermula ketika Kejagung menetapkan taipan Samin Tan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal di wilayah Kalimantan Tengah, yang diperkirakan berlangsung antara tahun 2016 hingga 2025.

Samin Tan, yang dikenal sebagai beneficial owner atau penerima manfaat utama dari PT AKT, diduga kuat tetap melanjutkan operasi penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal dari tahun 2017 hingga 2025, meskipun telah melanggar hukum. Padahal, izin aktivitas tambang PT AKT secara resmi telah dicabut melalui Surat Terminasi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, praktik penambangan ilegal ini diduga dapat terus berjalan berkat adanya dugaan kerja sama antara Samin Tan dengan oknum penyelenggara negara.

Eko Hari Djatmiko, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus, menjelaskan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 15.30 WIB. Hujan ringan yang disertai angin kencang tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, memicu terjangan angin yang merusak. "Data sementara, tercatat ada 221 rumah warga tersebar di empat desa, yakni Desa Terangmas, Kalirejo, Glagahwaru, dan Medini yang terdampak angin kencang," ujarnya di Kudus.

Selain merusak atap dan genteng rumah warga, terjangan angin juga menyebabkan dua bangunan roboh di Desa Terangmas. Salah satunya adalah rumah milik Seketi yang mengalami kerusakan total, dan korban segera dilarikan ke Puskesmas Undaan untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, satu bangunan lain berupa gudang tratak di desa yang sama turut ambruk, namun beruntung tidak menimbulkan korban jiwa.

Pasca-kejadian, kondisi cuaca di wilayah terdampak dilaporkan masih diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BPBD Kabupaten Kudus telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk perbaikan rumah warga, terutama pada bagian atap, yang diperkirakan mencapai sekitar 14.400 genteng. Selain itu, bantuan logistik pangan dan material bangunan juga sangat dibutuhkan untuk membantu warga yang terdampak.

Pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi lain, termasuk di Desa Glagahwaru dan Desa Medini, tepatnya di Jalan Kudus-Purwodadi Gang 14 dan Jalan Kampung Gang 15, menambah daftar kerusakan infrastruktur. Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan dari berbagai instansi masih berjibaku di lokasi terdampak. Kegiatan meliputi asesmen menyeluruh, koordinasi lintas instansi, dokumentasi, serta pelaporan untuk menghitung total kerugian. Sejumlah pihak yang terlibat aktif dalam penanganan bencana ini antara lain Camat Undaan, BPBD Kabupaten Kudus beserta TRC-nya, aparat kecamatan dan desa, serta relawan dari Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Undaan, Desa Tangguh Bencana (Destana), dan Undaan Rescue.

Total kerugian materiil akibat bencana ini masih dalam proses pendataan karena asesmen di lapangan terus berlangsung.