Lampung Siapkan Jalan Mulus Jelang Mudik 2026
Malutpost.id, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi jalan provinsi yang berlubang sebelum puncak arus mudik Lebaran 2026. Pernyataan ini disampaikan Rahmat di Bandarlampung pada Selasa (17/2), seperti dikutip malutpost.id. Ia menekankan pentingnya kesiapan Lampung sebagai gerbang utama bagi masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatra.

"Provinsi Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatra. Karena itu, pelayanan dan kesiapan kita harus dilakukan dengan sangat cermat," ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, peningkatan mobilitas yang signifikan selama periode Angkutan Lebaran 2026 memerlukan antisipasi matang, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat perbaikan jalan, mulai dari jalan nasional hingga kabupaten/kota, melalui skema swakelola.
"Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik," tegasnya.
Saat ini, kondisi jalan provinsi di Lampung telah mencapai 79,79 persen dalam status mantap. Ia menambahkan, upaya ini krusial mengingat setiap musim mudik, perhatian nasional selalu tertuju ke Lampung, khususnya pada arus penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. "Oleh karena itu kami berupaya agar infrastruktur dapat mendukung kelancaran mobilitas pemudik," jelas Rahmat.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sangat membantu kelancaran arus mudik. Kebijakan seperti Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama, diyakini dapat memecah kepadatan dan memperlancar perjalanan pemudik Lebaran 2026.
"Kami pun mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada rakyat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis," ujarnya. Kebijakan-kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukungnya, salah satunya dengan mempersiapkan infrastruktur yang prima.

