Malutpost.id, Wali Kota Medan Rico Waas akhirnya angkat bicara mengenai polemik bantuan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa 30 ton beras dari Red Crescent Uni Emirat Arab (UEA) untuk warganya tidak ditolak, melainkan telah dialihkan penyalurannya melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Klarifikasi ini disampaikan Rico pada Jumat (20/12), menepis berbagai spekulasi yang berkembang sebelumnya.
Rico menjelaskan, keputusan pengalihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara langsung oleh pihak pemberi kepada lembaga non-pemerintah (NGO) yang telah mereka tunjuk. "Kami tegaskan, bantuan ini sudah disalurkan ke MDMC, yang memang merupakan NGO pilihan Red Crescent UEA," ujar Rico, menekankan pentingnya mekanisme penyaluran yang sesuai.
Ia menambahkan, pengalihan ini juga menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan bantuan, khususnya yang berasal dari entitas asing. "Ini bukan penolakan, melainkan upaya kami memastikan tata kelola bantuan kemanusiaan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," tegas Wali Kota, menyoroti pentingnya akuntabilitas.
Sementara itu, perwakilan MDMC, Irsan Armadi, mengonfirmasi bahwa bantuan beras dari Red Crescent UEA telah diterima secara resmi pada Rabu (17/12). Irsan memastikan bahwa proses penyaluran akan segera dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. "Kami telah menerima amanah ini dan akan segera mendistribusikannya, mengingat urgensi kebutuhan warga Medan saat ini," jelas Irsan, menunjukkan kesiapan lembaganya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menjelaskan duduk perkara bantuan ini. Ia menyebutkan bahwa 30 ton beras tersebut bukanlah bantuan resmi dari pemerintah Uni Emirat Arab (G-to-G), melainkan berasal dari Red Crescent Uni Emirat Arab, sebuah organisasi kemanusiaan. Awalnya, Pemerintah Kota Medan sempat kebingungan karena mengira bantuan ini adalah inisiatif langsung dari pemerintah UEA, sehingga mekanisme penerimaan dan penyalurannya belum jelas.
"Wali Kota sempat mengira ini bantuan antar-pemerintah, yang memang belum ada payung hukum atau mekanismenya," terang Tito saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sehari sebelum klarifikasi Wali Kota Medan, yakni Jumat (19/12). Ia menambahkan, beras tersebut kini telah berada di bawah pengelolaan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Medan, yang akan bertanggung jawab penuh atas pendistribusiannya kepada masyarakat terdampak. "Beras ini sudah aman di tangan Muhammadiyah dan mereka yang akan memastikan sampai ke tangan warga yang membutuhkan," pungkas Tito.
