Malutpost.id, Jakarta – Komisi X DPR RI akan menggelar rapat bersama Kementerian Kebudayaan guna membahas usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden RI Soeharto. Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap 40 nama yang telah diusulkan.
Esti menyoroti perlunya pengkajian mendalam terkait usulan Soeharto, terutama mengingat adanya gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru. "Pembahasan di Komisi X ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan yang diajukan oleh Kementerian Sosial," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Politisi PDIP tersebut menekankan pentingnya verifikasi terhadap implikasi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto terhadap para reformis. Ia juga mempertanyakan logika pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bersamaan dengan nama-nama korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru, seperti Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan sebagai pahlawan nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) optimistis bahwa nama-nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Menurutnya, proses penetapan calon pahlawan nasional melibatkan seleksi berlapis dan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.
Gus Ipul menambahkan bahwa usulan nama Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah diajukan sejak lama, namun terkendala persyaratan formal. Kini, setelah persyaratan terpenuhi, kedua nama tersebut kembali diusulkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
Selain Soeharto, beberapa tokoh lain yang diusulkan sebagai pahlawan nasional antara lain Marsinah, Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, dan Ali Sadikin.
