Malutpost.id, Gedung Kementerian Agama (Kemenag) yang berlokasi strategis di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dipastikan akan beralih kepemilikan menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Selasa (10/2).
Dahnil menjelaskan, penetapan peralihan aset gedung kantor Thamrin Nomor 6 Jakarta ini telah memiliki dasar hukum kuat. Ia merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 54/MK/KN/2006 yang secara spesifik mengalihkan status kepemilikan gedung tersebut menjadi aset resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Lebih lanjut, Dahnil memaparkan bahwa proses peralihan aset ini merupakan bagian integral dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan penataan kembali Barang Milik Negara (BMN) yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Berdasarkan mandat tersebut, seluruh aset, baik yang masih aktif digunakan maupun yang tidak, yang peruntukannya berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, wajib dialihkan. Aset-aset ini mencakup yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana keuangan haji, maupun perolehan sah lainnya.
Politisi dari Partai Gerindra itu menambahkan, proses peralihan aset dilakukan secara bertahap. Namun, ia mengakui adanya sejumlah kendala, terutama terkait aset yang sumber perolehannya berasal dari dana haji. Selain gedung Kemenag di Thamrin, beberapa aset penting lainnya yang juga masuk dalam daftar peralihan adalah Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji di Jalan Jaksa Jakarta, Kompleks Perumahan Haji di Ciracas, Wisma Haji di Tugu Bogor, serta Pusat Informasi Haji Batam.
"Hingga saat ini, aset-aset tersebut masih belum secara resmi dialihkan menjadi milik Kementerian Haji dan Umrah," tegas Dahnil. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengupayakan dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama. "Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, kami akan memastikan aset-aset ini beralih guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umrah," pungkasnya.
