Malutpost.id, Jakarta – Merespon insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat membuka hotline 158. Layanan ini ditujukan untuk konsultasi terkait keandalan bangunan gedung pesantren, panti asuhan, sekolah, hingga yayasan di seluruh Indonesia.
Layanan konsultasi gratis ini dapat diakses setiap hari Senin-Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB. Masyarakat juga dapat menghubungi WhatsApp Center 0815 10000 158 dan memilih menu "Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan".
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa hotline ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan.
"Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan," ujar Dody.
Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren, terutama yang memenuhi kriteria prioritas. Kriteria tersebut meliputi bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
Layanan hotline ini melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama, untuk bangunan sederhana dengan luas kurang dari 500 m² dan maksimal dua lantai. Kedua, untuk bangunan tidak sederhana dengan luas lebih dari 500 m² dan memiliki lebih dari dua lantai.
Prioritas diberikan kepada pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat. Konsultasi juga meliputi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Sebagai tindak lanjut jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak hingga Desember 2025. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sedikitnya 80 pondok pesantren akan dipilih sebagai sampel.
