Malutpost.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan rencana penerbitan surat edaran (SE) yang akan mewajibkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan korve atau kerja bakti secara rutin dua kali dalam sepekan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi permasalahan kapasitas sampah yang kian mengkhawatirkan di berbagai wilayah.
"Saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah, kemudian gerakan untuk korve itu dilakukan secara rutin," ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2). Ia menambahkan, inisiatif ini merupakan respons terhadap janji Presiden Prabowo untuk mencari solusi atas krisis overcapacity tempat pembuangan akhir (TPA) yang diprediksi akan penuh pada tahun 2028.
Kegiatan korve yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat ini akan dijadwalkan setiap hari Selasa dan Jumat. Fokus utama kerja bakti ini adalah membersihkan sampah di lingkungan kantor pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, serta area publik di sekitarnya.
"Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi mengerjakan dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa," jelas Mendagri. Ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan seluruh lini birokrasi dalam upaya penanganan sampah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai kondisi TPA yang diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh pada 2028. Sebagai langkah antisipasi, ia mengusulkan gerakan korve massal dan bahkan meminta keterlibatan prajurit TNI di tingkat daerah untuk turut serta bersama Pemda.
"Korve, apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem. Saya perintahkan kau, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian kerahkan korve," tegas Presiden Prabowo, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menggalakkan gerakan kebersihan ini.
