Malutpost.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terjun langsung memimpin operasi penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Selasa (4/11). Operasi ini juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala Staf Umum TNI, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Penertiban ini, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Pertahanan, adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia dan memastikan bahwa produksi nasional berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sjafrie menegaskan bahwa operasi ini adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menindak segala aktivitas ilegal melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). "Di lapangan, kita menyaksikan langsung kegiatan Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan, terutama di sektor pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk menertibkan semua kegiatan ilegal," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Sjafrie, akan terus mendukung produksi dari tambang-tambang nikel yang beroperasi secara legal. Ia juga memastikan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap pelaku kegiatan ilegal tanpa pandang bulu. "Negara akan menegakkan ketentuan yang berlaku bagi mereka yang ilegal. Kami tidak melihat latar belakang atau asal-usul, tetapi kami fokus pada kepentingan nasional yang harus ditegakkan dan diselamatkan," pungkas Sjafrie.
