Malutpost.id, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi meminta penghentian pembayaran gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang selama ini diterima oleh Eko Patrio dan Uya Kuya. Langkah ini diambil menyusul penonaktifan keduanya sebagai anggota legislatif.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan tersebut secara resmi kepada Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Tujuannya adalah agar hak-hak yang melekat pada jabatan Eko Patrio dan Uya Kuya segera dihentikan.
"Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan," tegas Putri Zulhas dalam keterangan resminya, Rabu (3/9).
Putri menambahkan, permintaan ini merupakan wujud komitmen Fraksi PAN dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga DPR. Menurutnya, PAN meminta agar seluruh gaji dan tunjangan, termasuk fasilitas yang diterima Eko Patrio dan Uya Kuya, dihentikan sementara selama keduanya berstatus nonaktif di DPR.
"Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku," jelasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem juga telah mengambil langkah serupa dengan meminta penghentian gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang diterima oleh Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Laiskodat, mengklaim bahwa permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.
