Malutpost.id, Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terkait alokasi anggaran di pemerintahan daerah. Ia secara spesifik menyoroti rencana pengadaan mobil dinas bagi kepala daerah yang mencapai angka fantastis Rp8 miliar, mempertanyakan prioritas belanja publik. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan awak media di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Kamis (19/3).
Prabowo menegaskan bahwa banyak kebutuhan esensial masyarakat di daerah, seperti pembangunan jembatan desa, masih belum terpenuhi. Ironisnya, alokasi dana daerah justru dialihkan untuk pos-pos yang dinilai kurang prioritas, memicu pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan publik.
"Banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contohnya jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?" ujar Prabowo. Meski demikian, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mengambil tanggung jawab. "Kita harus terbuka, kita harus fair," imbuhnya, menekankan pentingnya transparansi.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengkritisi pola belanja daerah yang dianggap belum efisien, terutama dalam pengadaan fasilitas untuk pejabat. Ia secara gamblang menyoroti kasus pembelian mobil dinas gubernur yang menyentuh angka Rp8 miliar.
Sebagai perbandingan, Prabowo menceritakan, "Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar." Ia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan efisiensi anggaran.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan urgensi kesadaran dan rasa tanggung jawab para kepala daerah dalam mengelola dana publik. Ia mengingatkan bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa prioritas yang jelas. "Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," pungkasnya.
