Malutpost.id, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di perbankan. Pramono menegaskan bahwa informasi tersebut akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Pramono menjelaskan, fenomena dana mengendap ini lazim terjadi di Pemprov DKI Jakarta karena pola pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung terkonsentrasi di akhir tahun. "Beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen," ujarnya di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Ia mencontohkan, pada akhir tahun 2023, dana yang mengendap mencapai Rp16 triliun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun. Pramono meyakinkan bahwa dana sebesar Rp14,6 triliun tersebut telah dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang akan direalisasikan dalam waktu dekat.
"Bahkan Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer’," ungkap Pramono. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan penggunaan dana tersebut untuk pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan pada akhir November dan Desember mendatang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang menyimpan dana dalam jumlah besar di bank, meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang tahun 2025. Data menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan dana terbesar yang tersimpan di perbankan.
