Malutpost.id, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan tanggapannya terkait polemik razia truk berpelat nomor BL (Aceh) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Rifqi menilai tindakan tersebut sebagai upaya yang wajar dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rifqi menjelaskan bahwa fenomena razia kendaraan berpelat luar daerah ini sebenarnya lumrah terjadi di berbagai wilayah. Pasalnya, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak kendaraan bermotor, lanjutnya, merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi provinsi. Oleh karena itu, secara administratif, kendaraan seharusnya menggunakan nomor polisi setempat agar pembayaran pajak masuk ke kas daerah.
Meskipun demikian, Rifqi mendorong agar ke depannya ada regulasi yang lebih proporsional sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. "Jadi, menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya. Selama ini kan pusat menganggap ini murni kemudian menjadi domainnya daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution telah menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kritikan atas aksinya tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dan tidak menargetkan daerah tertentu. Bobby juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk mendata perusahaan yang beroperasi di wilayahnya namun menggunakan kendaraan operasional dengan pelat nomor di luar Sumut.
Bobby juga mencontohkan bahwa tindakan serupa pernah dilakukan di daerah lain, seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. "Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh. Ini saya tunjukkan video. Ini beberapa daerah melakukan hal yang sama," pungkasnya.
