Malutpost.id, Pemerintah Provinsi Aceh secara tegas memastikan bahwa ribuan relawan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan Pemprov setempat yang diterjunkan untuk membersihkan fasilitas publik pasca-bencana hidrometeorologi banjir dan longsor, tidak akan menerima biaya perjalanan dinas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Penegasan ini berlaku bagi mereka yang membantu di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Juru Bicara Pos Komando Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menegaskan kembali kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran para relawan, baik ASN, P3K, maupun non-ASN, di lokasi bencana seperti Aceh Tamiang murni didasari semangat kemanusiaan dan bakti sosial.
"Setiap personel yang terlibat sebagai relawan bencana banjir dan longsor ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA," ujar Murthalamuddin di Banda Aceh, Sabtu (3/1), seperti dilaporkan Antara.
Aksi kemanusiaan ini meliputi pembersihan fasilitas publik vital seperti tempat ibadah dan akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah yang terdampak. Untuk memperkuat komitmen tanpa biaya dinas, Sekretaris Daerah Aceh juga telah mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan personel yang terlibat agar tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas dari APBA instansi.
"Imbauan ini jelas menyatakan bahwa mereka yang hari ini digerakkan membersihkan sarana publik merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial," tambah Murthalamuddin.
Pemerintah Aceh sendiri telah mengerahkan dua gelombang relawan. Tahap pertama, pada 29-30 Desember 2025, melibatkan 3.000 ASN untuk membersihkan fasilitas umum yang terdampak banjir di Aceh. Gelombang kedua, yang kini tengah berjalan, mengirimkan sebanyak 4.000 ASN untuk fokus membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Di sisi lain, gambaran dampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Sabtu (3/1), total korban jiwa akibat banjir dan longsor mencapai 1.167 orang. Angka ini bertambah 10 jiwa dari Aceh Utara. Selain itu, 165 orang masih dinyatakan hilang.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, juga menyampaikan kabar baik terkait jumlah pengungsi. Dalam dua hari terakhir, jumlah pengungsi berkurang signifikan menjadi 257.780 orang.
"Penurunan ini mengindikasikan intensifnya progres pembersihan kawasan, baik oleh aparat gabungan, masyarakat, maupun relawan, yang mulai membersihkan pemukiman yang terdampak ringan hingga sedang," jelas Muhari. Ia menambahkan, mereka yang masih bertahan di pengungsian umumnya adalah warga dengan rumah rusak berat atau hanyut akibat banjir dan longsor. (Antara/Malutpost.id)
